Nungnga ro be sian hita an, Aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung Jakarta

>> Tindakan perusakan gedung DPRD harus ditindak. Namun, harus jelas dibuktikan siapa yang bertanggung jawab atas perusakan itu. Jangan pelanggaran hukum malah dihukum dengan cara merekayasa hukum.
>> Kejanggalan lain saat proses persidangan, suasana selama persidangan yang intimidatif dengan kehadiran aparat lengkap membawa senjata api.
>>Hal itu diperkuat dengan vonis sejumlah tersangka yang ditulis tangan sehingga memunculkan dugaan adanya pesanan jumlah hukuman

Media Online Bersama Toba dot Com -Sedikitnya 30 orang dari Solidaritas Rakyat Untuk Keadilan dan Kemanusiaan atau Sorkam melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung menuntut agar peradilan para tersangka kasus kericuhan saat demonstrasi pembentukan Provinsi Tapanuli atau Protap yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat pada Februari 2009 berjalan tanpa tekanan dan intervensi pihak mana-pun.

Pilian Hutasoit Humas Sorkam kepada wartawan, kemarin Senin (24/8/2009) mengatakan mereka menemukan beberapa kejanggalan dalam pengusutan kasus Protap mulai dari proses penangkapan hingga peradilan terhadap para tersangka.

Dikatakan kejanggalan yang ditemukan Sorkam saat pra pengadilan yaitu adanya tindak kekerasan yang dialami para tersangka, yakni Urat Sihombing, Richard Ricardo Lumban Batu, dan Rocky Hesnery Sianturi, yang seluruhnya mahasiswa.

Bukan itu saja katanya, penangkapan para tersangka tanpa disertai dengan surat perintah penangkapan yang dialami oleh dua mahasiswa, yaitu Matatia Januari Sibuea dan Toman Yasmido Sinaga, serta seorang dosen Ir Timbul Simbolon. “Selama proses penyidikan sejumlah tersangka tanpa didampingi pengacara,” imbuhnya

Kejanggalan lain saat proses persidangan, suasana selama persidangan yang intimidatif dengan kehadiran aparat lengkap membawa senjata api. Selain itu, adanya pembatasan bagi tim advokasi tragedi protap atau Tatap untuk mengajukan argumen-argumen pembelaan selama persidangan.

Adanya pengakuan dari Kajari Medan tentang adanya intervensi rencana tuntutan dari pusat atau Kejagung.

Hal itu diperkuat dengan vonis sejumlah tersangka yang ditulis tangan sehingga memunculkan dugaan adanya pesanan jumlah hukuman.

Dengan temuan itu, Sorkam meyakini adanya rekayasa politik dalam persidangan kasus Protap. Untuk itu, Sorkam mendesak Kejagung menghentikan intervensi dan tidak berpihak selama peradilan berjalan terhadap tersangka lain.

Tindakan perusakan gedung DPRD harus ditindak. Namun, harus jelas dibuktikan siapa yang bertanggung jawab atas perusakan itu. Jangan pelanggaran hukum malah dihukum dengan cara merekayasa hukum.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan vonis kepada 6 terdakwa masing-masing 5 tahun penjara pada 27 Juli 2009. Keenam pelaku tersebut adalah Supri Andi Hutapea (20), Tofan Megayanto (20), Matatia Januari Sibuea (27), Dedi Lumbatungkap (20), Maraga Banjanahon (24), dan Lintong Adelman Lumbantoruan (27). Sedangkan 69 pelaku lain masih menunggu vonis hakim

Pencarian pada artikel ini:

• tragedi protap
• contoh unjuk rasa di indonesia
• ir timbul simbolon
• unjuk rasa lucu batak