Sebuah Mimpi, di Kabupaten Toba Samosir

Kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara dengan semangat bendera merah putih yang selalu berkibar di bumi Indonesia diujung tiang tertinggi di Negara Republik Indonesia yang tercintah ini, dengan semangat tunas-tunas bangsa tetap menjaga dan mempertahankan Kemerdekaan serta mengisi pembangunan.
Demikian dalam kehidupan bermasyarakat manusia adalah sebagai rakyat pendiri, pemilik dan pemegang kedaulatan Negara, rakyat yang baik selalu menjunjung tinggi negaranya dan nilai nilai luhur Pancasila untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhannya diperlakukan pemerintahan yang responsive dan aspiratif, maka untuk itu pemerintah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat demi terlaksananya roda pembangunan.
Pemerintahan yang responsive dan aspiratif dapat diwujudkan dengan cara mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat kemudian pemerintahan dibentuk adalah untuk menjaga system yang baik, santun, tertib dan terkontrol serta bertanggung jawab memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Pelayanan merupakan wujud tanggung jawab tanpa pilih buluh oleh pemerintah kepada masyarakat atas kepentingan rakyat.
Dari teori inilah agaknya kita mencermati roda pembangunan dan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir-Sumatera Utara, selama kepemimpinan St.Drs Monang Sitorus SH MBA secara khusus kurang lebih tiga tahun dinahkodai oleh Bupati Toba Samosir, tulisan ini agaknya pun diperlukan sebagai satu cara untuk mengevaluasi keberadaan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, DPRD, masyarakat dan Pers, mengingat ambisi dari Bupati Toba Samosir untuk mewujudkan Tobamas 2010.
Mencermati jalannya roda pembangunan di kabupaten Toba Samosir- Propinsi Sumatera utara dibawah pimpinan Drs Monang Sitorus SH MBA, agaknya membuat kening kita berkerut, betapa banyak problem yang timbul yang semuanya membuat warga gelisah dan mendesah.
Cita-cita untuk mendapatkan dan untuk meraih kehidupan yang lebih layak lagi, akhirnya cuma menjadi sebuah mimpi, mimpi itu yang selalu mengganggu dikala lelap tidur di peraduan dan rakyat pun termangu lesu, tidak mengetahui mau bagaimana lagi.
Dari catatan-catatan yang ada pada Bersama Toba sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten itu, untuk sementara kita memberi nilai raport dengan “angka merah” bagi Bupati Toba Samosir Drs Monang Sitorus SH MBA, disana-sini berkembang dan mengendus informasi tak sedap yang dialamatkan kepada pemimpinnya dinilai jelek bahkan “brengsek”, persoalannya pemerintahan yang dipimpimnya dilumuri noda-noda issu korupsi, yang ternyata pada saat ini Bupati Tobasa sudah menjadi tersangkaPada hal kita sudah sepakat untuk memerangi korupsi dengan segala daya dan kemampuan untuk pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD barangkali boleh dibuat sebagai satu indikator, lantas simak dan cermatilah, betapa luluh lantaknya pelaksanaan pembangunan itu.
Biar rencana sekali pun dan program yang cukup baik dan cemerlang namun pada akhirnya penilaian adalah apa yang ada dilapangan juga, berdasarkan fakta dilapangan, teramat banyak pelaksanaan pembanguan di Kabupaten Toba Samosir-Propinsi Sumatera utara yang amburadul yang dikerjakan tanpa tanggung jawab bahkan tanpa perasaan bersalah, seolah-olah apa yang dilakukan biar pun tak benar, Ya.. No.. Problem..!, .Mumpung tengah berkuasa.
Contoh dugaan kasus yang kecil dan enteng, salah satu pilar Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir untuk mewujudkan Tobamas 2010 adalah Pendidikan, simak pelaksanaan kegiatan sedikitnya 61 unit Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan sekolah, masing-masing sekolah sebesar Rp.250 Juta sumber Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007.
Sesuai dengan Pengamatan Bersama Toba dilapangan hasil pembangunan Rehabilitasi itu belum memuaskan dan yang menjadi permasalah serius adalah pengadaan Buku-Buku dan Meubeler serta alat peraga di masing-masing Sekolah tersebut sangat amburadul, yang baru-baru ini sejumlah Kepala Sekolah SD diminta keterangan oleh Kejaksaan Negeri Balige.
Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir di bawah kepemimpinan Drs Monang Sitorus SH MBA agaknya tak bergeming, bagai anjing menggonggong kafilah berlalu saja, sekali lagi mumpung masih berkuasa pada hal kekuasaan yang diperoleh dan direngkuh sesungguhnya berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat juga, atau pun dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.
Berikutnya menyusul kasus yang berpotensi korupsi, hal pengadan 6 (enam) unit mobil dinas dan 55 unit kenderaan roda dua sebesar Milyaran rupiah yang dibiayai dari APBD TA 2006, proyek tersebut adalah dibuat penghunjukan langsung tanpa ditenderkan yang melanggar Kepres 80 dan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli.
Sekaitan dengan hal itu, pengamatan Bersama Toba, Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, Liberty Pasaribu, SH.M.Si Jumat, tanggal 29 Februari 2008 diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige untuk diminta keterangan Kemudian S.Tampubolan sebagai peneliti Daftar Pengguna Anggaran (DPA) dari Badan Perencana Derah Kabupaten Toba Samosir ikut di minta keterangan.
Kemudian hal pertapakan kantor yang baru dibangun yakni Bapeda, BPKD, Disnaker dan PUK yang saat ini pertapakan tersebut masih dalam persoalan.
Namun akan halnya tindakan hukum sepertinya pun memang harus diakui masih kurang sekali, meski pun sejumlah pemegang kas di Pemerintahan Kabupaten Tobasa dibariskan di Poldasu Tahun yang lalu untuk diminta keterangan terkait dugaan korupsi Bupati sebesar Rp.3 Milyar, namun hasilnya tidak jelas sama sekali, sama tidak jelasnya dengan ragam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di Kabupaten Toba Samosir.
Bukan itu saja, hal pejabat fungsional yang ditempatkan di struktural, oknum PNS dengan latar belakang pendidikannya ditempatkan bukan pada tempatnya sehingga peningkatan dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat terkikis dan sirna dipemerintahan Kabupaten Tobasa yang pada akhirnya masyarakatlah yang menerima kemiskinan dan penderitaan itu
Sehingga kesempatan baik untuk para “penjilat-penjilat”, “pecundang-pecundang yang tidak tahu diri” dan “penghianat rakyat” bahkan “pembisik maut” semakin leluasa bergerak untuk melebarkan sayapnya terbang menari-nari diatas penderitaan orang lain. Aduh..Ngeri…deh..!, jujur saja mengapa kita harus bersandiwara sekali lagi bersandiwara..!
Bahwa sesungguhnya hampir seluruh staf Pemkab Tobasa gelisah dan resah selama dipimpin Sintua Drs Monang Sitorus SH MBA namun sampai sekarang tidak ada satu pun yang berani bicara terus terang, semuanya takut, semuanya gentar akan menerima akibat yang kurang baik bagi dirinya, takut menerima mutasi istilah NJ alias Non Job.
Lalu..warga dan segenap putra-putri Toba Samosir yang berada diperantauan seyogianya harus memberi perhatian yang serius kedaerah bona pasogit, Toba Samosir sekarang sedang sakit keras, sangat dibutuhkan perhatian yang cukup serius untuk menyembuhkannya, dibutuhkan perhatian yang nyata dan bukan hanya sebuah retorika, demi tanah leluhur dan tanah tumpah darah.Satu-satunya jalan untuk menyembuhkan luka Toba Samosir adalah sangat dibutuhkan peranan masyarakat yang ditempatkan ditengah-tengah pemerintahan, Toba Samosir harus dibangun sesuai dengan 4 (empat) Pilar sesuai dengan visi dan misi Bupati Toba Samosir Drs Monang Sitorus SH MBA seperti prinsip yang disebutkan diawal tulisan ini, peningkatan pelayanan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, pemerintahlah yang memegang tanggung jawab atas kepentingan rakyat.
Salah satu contoh pilar Pendidikan, dalam untuk sosialisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rehabilitasi SD yang dikelolah Dinas Pendidikan sesunggunya harus dilibatkan pihak LSM, Masyarakat, Tokoh Adat dan Pers untuk menjaga dana tersebut tepat pada sasarannya, maka 100% lah program itu oke dan beres untuk tercapainya dan terwujudnya Tobamas 2010.
Bukan itu saja seperti Musyarawa Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di beberapa Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, masyarakat merencanakan pembanguinan di daerahnya masing-masing namun karena kepentingan oknum-oknum wakil Rakyat kita, akhirnya hasil Musrenbang di kecamatan itu berubah di Musrembang Kabupaten , kenapa………?, Nah disinilah peranan yang luar biasa dari DPRD di Kabupaten Toba Samosir dengan kepentingannya, hanya untuk memikirkan kepentingannya, terbukti sejumlah oknum anggota DPRD “asik” bertandang ke Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir hanya untuk mencari Proyek-Proyek.
Sehingga hasil Ulasan LSM Bersama Toba, sengaja membuat tulisan ini untuk dicermati dan dipahami, dengan satu kesimpulan dalam tulisan ini jarak antara pemerintah yang dipimpin Drs Monang Sitorus SH MBA sepertinya terkesan sangat jauh, jauh sekali, rakyat tidak diberi untuk meningkatkan kehidupannya kearah yang lebih baik namun pelaksanaannya bagai jauh panggang dari api.
Akhirnya program untuk mewujudkan Tobamas 2010 bagai sebuah retorika semata, perwujudannya dilapangan jauh dari yang diharapkan, maka marila Bersama kita Membangun, Bersama Toba, Bersama Kita Basmi Korupsi…..!, Bersama Kita Bisa memutar roda pembangunan dengan tanpa pandang bulu maupun masyarakat duduk bersama-sama untuk membangun Bumi Toba Samosir yang tercinta ini, tentu dengan cara yang sopan santun dan penuh etika seperti diajarkan oleh para leluhur-leluhur kita dulu. Horasss… ….