Nasibmu, Wartawan Pemeras…

Ketua Dewan Pers Leo Batubara ketika berbicara dalam seminar Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2009 silam mengutip tulisan wartawan senior Rosihan Anwar bahwa 80 persen wartawan adalah pemeras. Namun kata Leo, biasanya yang diperas adalah para pemeras juga.
Apa yang diungkapkan Leo Batubara cukup beralasan bahwa pasca reformasi di Indonesia pertumbuhan jumlah wartawan meningkat tajam, banyaknya media baru itu dengan sendirinya membutuhkan wartawan-wartawan baru pula. Kalau dulu orang tak semudah membalik telapak tangan menjadi wartawan, maka sekarang seiring menjamurnya media siapapun biasa menjadi wartawan, bahkan seorang preman pasar sekalipun. Kalau dulu orang membutuhkan sejumlah pendidikan karir jurnalistik berjenjang, sekarang orang tak bersekolah pun bisa jadi wartawan asal punya lobi dengan pimpinan perusahaan pers.

Karena semakin mudahnya menjadi wartawan tak heran pula lahir oknum-oknum wartawan “preman” berjiwa pemeras seperti diungkapkan Leo Batubara. Lalu dunia wartawan pun diselimuti para “preman” yang mengancam stabilisasi pers dan nama baik wartawan yang profesinya diletakkan sebagai pilar ke empat demokrasi.

Demikian pula halnya yang terjadi di kabupaten Tobasa dan beberapa daerah lain di Sumatra Utara, setiap menjelang akhir tahun puluhan “wartawan Tempo” muncul di Balige. Mereka tempo-tempo nongol, tempo-tempo menghilang. Kayak “penampakan” saja. Seperti yang pernah dituliskan lae Jarar Siahaan: Wartawan Balige dapat jutaan dari Pemkab.
Humas Pemkab Toba Samosir membayar tulisan wartawan, tergantung jumlah berita: Rp1,5 juta, Rp6 juta, sampai Rp13 juta. “Tapi redaksiku jadi curiga, karena aku terlalu sering mengirim berita yang baik-baik tentang Pemkab. Padahal selama ini biasanya berita kami lebih banyak berita kasus.” Seharusnya pemilik koran malu tidak menggaji wartawan daerah.

Sudah jadi pengetahuan umum bahwa hampir semua koran terbitan Medan tidak menggaji wartawannya di daerah. Redaksi cuma memberikan kartu pers lalu menyuruh wartawannya mencari berita dan memasarkan koran, tanpa digaji. Padahal wartawan perlu biaya operasional meliput dan biaya Internet untuk mengirim berita. Inilah kemunafikan media sejak dulu: Media gencar menulis berita bila ada perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah upah minimum, tapi wartawan media sendiri tidak digaji sama sekali dan malah dieksploitasi tenaganya bagai sapi perahan.

Satu bulan terakhir ini wajah puluhan wartawan di Balige sumringah. Mereka ceria, bersemangat, setelah mendapat “honor berita” dari Bagian Humas Pemkab Toba Samosir. Besar uangnya lebih dari sekadar lumayan. Ada yang menerima Rp1,5 juta, Rp3 juta, Rp5 juta, Rp8 juta, hingga Rp13 juta per orang. Semua wartawan kebagian, asalkan pernah menulis berita tentang pembangunan Tobasa dan kegiatan instansi di lingkungan Pemkab Tobasa. Wartawan koran mingguan terbitan Tarutung atau Siantar, wartawan koran harian terbitan Medan atau Jakarta, semuanya dapat bagian.

Contohnya seorang wartawan suratkabar harian menerima Rp13 juta karena dia termasuk penulis produktif, setiap hari dia menulis rata-rata tiga berita. Sedangkan jurnalis koran harian lain hanya diberi Rp1,5 juta karena klipping beritanya sedikit. Menurut sumber situs ini, uang yang diberikan adalah untuk “honor berita” yang terbit sejak Januari 2008.

Kabag Humas Alberth Sidabutar yang diwawancarai Blog Berita pekan lalu mengakui uang yang disampaikan kepada para wartawan bersumber dari anggaran “dana pembinaan pers” yang ditampung dalam APBD Tobasa 2008. Jadi dana tersebut dinilai sah secara hukum, bukan dana siluman.

Tragis….!

Pencarian pada artikel ini:

• wartawan
• wartawan pemeras
• koran mingguan jakarta
• koran mingguan
• mingguan bidik
• Nama-nama Koran Harian Terbitan Medan
• nasib pers reformasi
• pers nasional
• pers tempo dulu
• wartawan foto