Terkait kasus dugaan Korupsi Rp.3 Milyar, Bupati Tobasa belum ditahan, izin harus melalui Presiden.
Juni 4, 2009
Media Online Bersama Toba dot Com – Ketika Bupati Tobasa Drs Monang Sitorus mendapatkan surat panggilan dari Poldasu terkait dugaan Korupsi Rp. 3 Milyar, Bupati Tobasa selalu ada saja alasan, nahh…, ketika tidak mendapatkan panggilan dari Poldasu, Bupati Tobasa datang tanpa di undang. Itu katanya dinamakan Kooperatif.
Sekaitan dengan itu, Drs Monang Sitorus sendiri kembali menjalani pemeriksaan selama dua hari, yakni Hari Senin (1/6/2009) dan Hari Selasa (2/6/2009), lebih cepat tiga hari dari dari jadwal yang ditetapkan penyidik Satuan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Direktorat Reserse Kriminal atau Reskrim Poldasu.
Kepala Bidang Humas Poldasu Komisaris Besar atau Kombes Pol Baharudin Djafar kepada wartawan kemarin menyatakan dalam surat panggilan itu, yang bersangkutan diminta untuk datang ke Polda tanggal 03 Juni 2009, tetapi dia datang Senin 01 Juni 2009.
Menurutnya, Monang datang setelah penyidik melayangkan surat panggilan kedua pekan lalu, dan diminta untuk didampingi pengacara.
Namun, Bupati Tobasa datang tanpa pengacara, sehingga pemeriksaan dilanjutkan keesokan harinya dengan didampingi pengacara.
”Penyidik Tipikor sudah memeriksa yang bersangkutan hari Senin (1/6/2009) mulai pukul 20.30 WIB hingga Selasa (02/6/2009) dini hari pukul 02.30. Dia didampingi dua pengacaranya Parlin Sitorus dan Faison Siahaan,” sebut Baharudin.
Dimajukannya jadwal pemeriksaan itu adalah atas permintaan Monang Sitorus, dengan alasan akan mendampingi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin meninjau PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Porsea, Kemarin Rabu (03/6/2009).
Soal belum ditahannya Monang Sitorus yang telah berstatus tersangka, Baharuddin menyatakan, sikap kooperatiflah menjadi alasannya. Penyidik juga berkeyakinan Monang tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri.
Selain itu, Bupati Tobasa itu juga mempunyai tugas-tugas kenegaraan, sehingga izin penahanan juga harus melalui presiden. Sebenarnya Monang sudah datang ke Poldasu pada Jumat Kemarin (29/5/2009) lalu, namuntidak didampingi pengacara sehingga pemeriksaan ditunda.
Baharuddin menolak membeberkan garis besar materi pemeriksaan terhadap Monang.
”Itu masalah teknis, belum bisa disampaikan ke publik, ” katanya. Seperti diketahui, Bupati Tobasa Monang Sitorus terjerat kasus dugaan penyelewengan dana APBD 2005 Pemkab Tobasa sebesar Rp3 miliar. Monang mengalokasikan anggaran itu untuk mendahulukan dana alokasi khusus (DAK) serta bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah tanpa persetujuan DPRD setempat. Lantas, dia dilaporkan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Poldasu.
Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Edison Sianturi menyebutkan, pihaknya akan terus memantau penanganan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut, terlebih lagi kasus yang menyeret Bupati Tobasa. Dia meminta Poldasu serius dan profesional menanganinya, dan tidak terkesan hilang tiba-tiba.
Menurutnya jika memang terbukti, setidaknya pihak kepolisian sudah segera memprosesnya ke tahap lanjutan. Tapi, jika sebaliknya, kepolisian harus segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3 agar kasusnya tidak terkatung-katung.
Pencarian pada artikel ini:
- budi agung manurung
- kartun koruptor
- Kartun Korupsi
- gambar korupsi lucu
- contoh surat panggilan dinas
- budi agung manurung kejaksaan negeri tobasa
- kata2 nyindir pemerintah
- Lirik Partondion
- permasalahan kabupaten tobasa
- sahala tampubolon










Saya bingung melihat bupati yg satu ini, Tobasa koq dijadikan kabupaten antah berantah. DPRD jadi kontraktor, Kontraktor jadi wartawan, wartawan jadi konsultan pengawas proyek, guru seni jadi camat, pokoke aneh bin ajaib n membingungkanlah…..
Sekarang saat2 orang lg sibuk tender di Tobasa, tolong profesional n jangan kadis2 mau merayu para rekanan untuk mendahulukan fee smpai 20%, dan rekanan juga jgn meminjamkan perusahaannya ke org yg bukan habitatnya didunia rekanan. Tobasa sehat pasti pembangunan juga sehat.
alahhhh kawan……
kita itu ga usah munafik…. seandainya anda jadi bupati, pasti mementingkan kerabat ,keluarga, dan orang 2x yang dekat kita kasih job…. apalagi kita orang batak, rasa kekeluargaan itu masih tinggi…
DAN
seandainya aku jadi bupati…. aku pasti seperti itu juga…
GBU
Botul itu kawan, ga usah orang Batak, semua suku juga mesti begitu, makanya huruf N di KKN dihilangkan saja, bagaimanapun nepotisme akan tetap abadi di dunia i, kalau saya misalnya jadi pemimpin harus orang yang saya kenal, bisa kerjasama dan tunduk kepada saya yang saya pilih untuk menduduki jabatan2 penting, masya saya pilih orang lain yang pintar tapi tidak saya kenal, kan lebih baik yang pintar saya pilih dan saya kenal dengan baik. SBY juga yang dia pilih adalah yang dekat kepadanya supaya aman dan pasti membela SBY kalau ada yang mencoba macam2 . Barack Obama juga orang ring 1 ( yang paling dekat kepadanya ) yang pertama dia pilih, selanjutnya baru ring 2, 3 dst….
TO: LAE PANDOIT
PAS DO NANIDOKMI BAH LAE,,,,,
AUSSUGARI MA AU PEMIMPIN.. TONG DO ORANG 2X TERDEKAT HU PARJOLO..