Terkait kasus dugaan Korupsi Rp.3 Milyar, Bupati Tobasa belum ditahan, izin harus melalui Presiden.

Media Online Bersama Toba dot Com – Ketika Bupati Tobasa Drs Monang Sitorus mendapatkan surat panggilan dari Poldasu terkait dugaan Korupsi Rp. 3 Milyar, Bupati Tobasa selalu ada saja alasan, nahh…, ketika tidak mendapatkan panggilan dari Poldasu, Bupati Tobasa datang tanpa di undang. Itu katanya dinamakan Kooperatif.

Sekaitan dengan itu, Drs Monang Sitorus sendiri kembali menjalani pemeriksaan selama dua hari, yakni Hari Senin (1/6/2009) dan Hari Selasa (2/6/2009), lebih cepat tiga hari dari dari jadwal yang ditetapkan penyidik Satuan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Direktorat Reserse Kriminal atau Reskrim Poldasu.

Kepala Bidang Humas Poldasu Komisaris Besar atau Kombes Pol Baharudin Djafar kepada wartawan kemarin menyatakan dalam surat panggilan itu, yang bersangkutan diminta untuk datang ke Polda tanggal 03 Juni 2009, tetapi dia datang Senin 01 Juni 2009.

Menurutnya, Monang datang setelah penyidik melayangkan surat panggilan kedua pekan lalu, dan diminta untuk didampingi pengacara.

Namun, Bupati Tobasa datang tanpa pengacara, sehingga pemeriksaan dilanjutkan keesokan harinya dengan didampingi pengacara.

”Penyidik Tipikor sudah memeriksa yang bersangkutan hari Senin (1/6/2009) mulai pukul 20.30 WIB hingga Selasa (02/6/2009) dini hari pukul 02.30. Dia didampingi dua pengacaranya Parlin Sitorus dan Faison Siahaan,” sebut Baharudin.

Dimajukannya jadwal pemeriksaan itu adalah atas permintaan Monang Sitorus, dengan alasan akan mendampingi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin meninjau PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Porsea, Kemarin Rabu (03/6/2009).

Soal belum ditahannya Monang Sitorus yang telah berstatus tersangka, Baharuddin menyatakan, sikap kooperatiflah menjadi alasannya. Penyidik juga berkeyakinan Monang tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri.

Selain itu, Bupati Tobasa itu juga mempunyai tugas-tugas kenegaraan, sehingga izin penahanan juga harus melalui presiden. Sebenarnya Monang sudah datang ke Poldasu pada Jumat Kemarin (29/5/2009) lalu, namuntidak didampingi pengacara sehingga pemeriksaan ditunda.

Baharuddin menolak membeberkan garis besar materi pemeriksaan terhadap Monang.

”Itu masalah teknis, belum bisa disampaikan ke publik, ” katanya. Seperti diketahui, Bupati Tobasa Monang Sitorus terjerat kasus dugaan penyelewengan dana APBD 2005 Pemkab Tobasa sebesar Rp3 miliar. Monang mengalokasikan anggaran itu untuk mendahulukan dana alokasi khusus (DAK) serta bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah tanpa persetujuan DPRD setempat. Lantas, dia dilaporkan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Poldasu.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Edison Sianturi menyebutkan, pihaknya akan terus memantau penanganan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut, terlebih lagi kasus yang menyeret Bupati Tobasa. Dia meminta Poldasu serius dan profesional menanganinya, dan tidak terkesan hilang tiba-tiba.

Menurutnya jika memang terbukti, setidaknya pihak kepolisian sudah segera memprosesnya ke tahap lanjutan. Tapi, jika sebaliknya, kepolisian harus segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3 agar kasusnya tidak terkatung-katung.