Penegak Hukum, usut dan tidak lanjuti hasil audit BPK RI di DPRD Toba Samosir

Balige - Toba Samosir, Media Online Bersama Toba dot Com - Tertangkapnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Bulyan Royan yang diduga melakukan korupsi semakin disorot oleh berbagai pihak, berbagai usul dan kritik disampaikan untuk membersikan, menghapus, atau mencegah korupsi oleh para wakil rakyat.

Nah…, sekaitan dengan itu bagaimana pula di huta nami on di bumi Toba Samosir, di gedungnya rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Toba Samosir “segudang” temuan BPK RI yang berpotensi dugaan korupsi.

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk Tahun Anggaran 2006 mengalokasikan biaya penunjang kelancaran tugas koordinasi pada pos Sekretariat DPRD Toba Samosir sebesar Rp.267 juta dengan realisasi sebesar Rp.263.150.000.- atau 98,56% dari hasil pemeriksaan BPK biaya sebesar Rp.113.600.000.- diberikan secara tunai kepada ketua dan anggota DPRD dengan bukti pertanggung jawaban kwitansi tanpa didukung oleh Surat Perintah Perjalanan Dinas dan bukti pendukung lainnya dengan rincian, kegiatan pembacaan teks proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke 61 di kecamatan yang dibagikan secara tunai kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.26 juta terdiri dari, Ketua DPRD sebesar Rp.2 juta, wakil ketua DPRD dua orang dikalikan sebesar Rp.1,5 juta dan 21 anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.1 juta.

Kemudian dengan pembayaran tunai kepada Ketua dan anggota DPRD Toba Samosir dalam kegiatan penampungan aspirasi terhadap masyarakat atau kegiatan reses I, reses II dan reses III diberikan secara tunai kepada masing-masing Pimpinan dan anggota DPRD dengan jumlah sebesar Rp.87.600.000.-

Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran daerah sebesar Rp.113.600.000.- tidak dapat diyakini kebenarannya dan berindikasi sebagai penambah hasil pimpinan dan anggota DPRD Toba Samosir yang tidak didukung bukti yang lengkap.

Bukan itu saja dikabarkan, hal Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD, Pimpinan DPRD Toba Samosir yang dipergunakan untuk tugas luar propinsi disebut-sebut banyak fiktif, lantaran mereka selalu melakukan perjalanan Dinas dengan memakai penerbangan Pesawat Garuda dengan harga tiket sebesar Rp.1,2 juta untuk one way, “nah.. toho do i, tikkos do i sude, mereka berangkat keluar propinsi dengan memakai penerbangan pesawat Garuda.??, “sebutnya sejumlah masyarakat yang bekerja sebagai tukang Becak di Balige.

Selanjutnya temuan BPK RI di DPRD Toba Samosir Tahun Anggaran 2006, bahwa pengadaan asuransi DPRD Toba Samosir dengan pagu anggaran sebesar Rp.750 juta, dengan jelas menyalahi aturan yang berlaku khususnya Kepres 80 Tahun 2003, bahwa pengadaan asuransi tersebut tidak ditenderkan melainkan penunjukan langsung oleh pimpinan DPRD Toba Samosir.

Tidak habis pikir mengapa orang-orang terhormat seperti di DPRD Toba Samosir tidak mampu menjaga kehormatan mahkota jabatannya, yang lebih menyakitkan lagi, hal tersebut dilakukan pada saat kondisi masyarakat Kabupaten Toba Samosir mengalami kesulitan hidup.

Akhirnya…,kembali lagi kita kepada pihak penegak hukum, Media Online Bersama Toba dot Com mengharapkan agar mengusut dan menindaklanjuti dugaan korupsi yang terjadi di DPRD Toba Samosir, sesuai dengan hasil pemeriksaan dari BPK RI.

Lihatlah…….Rakyat Toba Samosir yang sudah tidak berdaya hanya bisa frustasi, menghujat waktu dan tabiat zaman edan.