Penanganan Kasus dugaan Korupsi 1,92 Milyar Dinas Kesehatan Tobasa, hampir 2 tahun belum tuntas.

>> Diduga kuat Negara dirugikan sebesar Rp.720 Juta
>> Kepala Dinas Kesehatan, dr FLP Sitorus, selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA dianggap tidak bisa lepas dari kasus tersebut
>> Sudah selayaknya jika Kejari Balige yang saat ini dipimpin Timbul Pasaribu menindaklanjuti kasus dugaan korupsi tersebut

Media Online Bersama Toba dot Com – Kasus dugaan korupsi senilai Rp 1,92 Miliar di Dinas Kesehatan atau DinkesTobasa Tahun anggaran 2007.

Perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi tersebut yang hingga kini belum tuntas, informasi yang beredar di Balige, pengumpulan data dan penyelidikan atas kasus tersebut sudah lebih dari setahun, bahkan akan memasuki tahun kedua.

Seperti diketahui, Kajari sebelumnya, Tumpak Simanjuntak, dalam pernyataannya di salah satu koran terbitan Medan, Hari Jumat, 9 Desember 2008 lalu, mengatakan penanganan beberapa kasus korupsi saat ini sedang diproses Kejari Balige. Menurut Tumpak salah satu upaya pembuktian dalam penanganan kasus dugaan mark up proyek sumur bor senilai Rp 1,92 Miliar adalah dengan memintai keterangan saksi ahli. “Dalam waktu dekat kita akan memintai keterangan dari saksi,” demikian dikatakan pernyataan Tumpak Simanjuntak ketika itu.

Pernyataan mantan Kajari Balige itu telah ditindaklanjuti Februari 2009 dengan membawa saksi ahli turun ke lapangan meninjau beberapa lokasi proyek sumur bor tersebut. Peninjauan lokasi proyek yang dilakukan Tumpak Simanjuntak, Kasie Pidum Polim Siregar, Kasie Intel Edward Malau dan saksi ahli dari Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara (Provsu). “Ketika itu saksi ahli secara langsung melihat serta memeriksa kondisi fisik proyek di lapangan, bahkan sudah memberikan keterangan,” ujarnya.

Sudah selayaknya jika Kejari Balige yang saat ini dipimpin Timbul Pasaribu menindaklanjuti kasus dugaan korupsi tersebut karena diduga kuat telah merugikan negara sebesar Rp 720 juta. “Kepala dinas dan PPTK serta saksi ahli sudah dimintai keterangan, jadi sudah selayaknya jika Kejari Balige meningkatkan penanganan ke tingkat penyidikan (dik).

Seperti diketahui, tim penyidik Kejari Balige telah memeriksa beberapa oknum pejabat Dinkes Tobasa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sarana air bersih atau sumur bor sebanyak 60 paket.

Masing-masing paket bernilai Rp 32 juta yang dibangun di setiap Poliklinik Desa (Polindes) yang dikelola Dinkes Tobasa senilai Rp 1,92 Miliar tersebut.

Tim penyidik Kejari Balige juga telah melakukan survey lapangan di beberapa Polindes sehingga diduga kuat proyek pengadaan sumur bor itu telah merugikan negara ratusan juta rupiah. Kajari Balige, ketika itu dijabat Tumpak Simanjuntak, juga mengutarakan sesuai hasil penelitian yang dilakukan pihaknya sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdapat kejanggalan sehingga diduga kuat telah terjadi mark up atau penggelembungan.

Tumpak Simanjuntak, sebelumnya pindah tugas juga menegaskan bahwa Kepala Dinas Kesehatan, dr FLP Sitorus, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dianggap tidak bisa lepas dari kasus tersebut. Dijelaskannya juga, sesuai RAB kegiatan pengadaan sumur bor itu tertuang pengadaan 1 unit Jet Pump Daf 505 A dan galian sumur sedalam 56 meter. Dinilai terdapat kejanggalan yang menunjukkan bahwa type Jet Pump Daf 505 A hanya dapat digunakan untuk galian sumur kedalaman 12 meter, artinya telah terjadi mark up biaya penggalian/mengebor sumur.

Selain itu biaya untuk membeli Jet Pump Daf 505 A dan pipa jenis PVC juga diduga kuat telah di mark up. Selain itu diduga kuat perbuatan mark up juga terjadi pada biaya pembelian beberapa jenis pipa PVC.

Pencarian pada artikel ini:

• dinas kesehatan tobasa
• dinkes tobasa
• dinas kesehatan humbahas
• dinas kesehatan pemkab tobasa
• dinas kesehatan toba samosir
• iklan korupsi digantung saja
• mantan bupati tobasa sahala tampubolon masuk dalam daftar koruptor
• tumpak simanjuntak