LSM TCW, akan melaporkan oknum kepala Dinas Pendidikan ke pihak yang berwajib
Oktober 19, 2008
Balige , Media Online Bersama Toba dot Com -
“Sebagai warga negara yang peduli ikut berperan sebagai sosial kontrol atas penggunaan Dana APBD Pemerintah Daerah di Wilayah Tapanuli maupun Dana yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di Wilayah Tapanuli atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dan Dana lainnya yang masuk ke Wilayah Tapanuli untuk instansi Pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan segala aspek Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan di Tapanuli” ucapnya Joris Sirait minggu (19/10) Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Tapanuli Corruption Watch atau LSM TCW. yang didampingi Sekjend dan divisi Keuangan kepada Media Online Bersama Toba dot Com di sekretariat LSM TCW Jalan Sisingamangaraja No 158 Balige Kabupaten Toba Samosir -Sumut.
Kemudian Jorris Sirait mengatakan dengan melakukan upaya-upaya untuk terciptanya pelaksanaan pembangunan yang berhasil guna serta tepat sasaran baik itu usaha-usaha lain yang tidak melanggar Undang-Undang dan tidak menentang peraturan yang berlaku.
Jorris Sirait yang juga Wartawan Harian Batak Pos dengan tegas mengatakan untuk mencapai maksuk dan tujuan LSM Tapanuli Corruption Watch maka lembaga ini menyelenggarakan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan demi meningkatkan sumber daya manusia.
Sedangkan Sekjend LSM Tapanuli Corruption Watch, Ir.Ivan Napitupulu yang juga sebagai Wartawan Harian Medan Pos beserta Blogger Batak menimpali tujuan dan maksud lembaganya tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Pemerintah didalam penyelenggaraan pembangunan Pendidikan, Pertanian Kesehatan serta segala aspek Pembangunan Sarana dan Prasarana jalan.
Dikatakan, baru-baru ini LSM TCW sudah menyurati Bupati Toba Samosir Drs Monang Sitorus SH MBA, Albert Marpaung Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah dan Drs Hulman Sitorus Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir terkait Dana tunjangan Kependidikan sumber Dana APBN yang sampai berita ini di posting belum terealisasi selama 21 Bulan.
Kemudian Senin (20/10) kembali menyurati Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan terkait dugaan terjadinya Praktek KKN untuk pengadaan bengkel otomitif Tahun Anggaran 2007.
Kedua surat tersebut bilamana tidak ada respek pejabat Negara tersebut dengan surat yang kami layangkan, maka melalui LSM TCW akan melaporkan dugaan-dugaan korupsi yang merajalelah ditubuh Dinas Pendidikan Toba Samosir kepada pihak yang berwajib.










seharusnya hal yang seperti ini yang harus dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat.. agar para “ketua” kita di lingkungan pemerintahan tidak semena-mena dalam bekerja dan mengeruk uang rakyat untuk perus sendiri……
Terlalu banyak oknum yang menggerogoti dana APDB di Tobasa. Kenapa belum muncul Kristian-Kristian Manurung lagi? Berani mengungkapkan sesalahan2 yg tidak sesuai dengan prosedur? Mengapa mereka yg di dalam melihat tapi bungkam.
Kalau tidak “Orang” dari dalam itu sendiri yang beraksi seperti sdr Bp Kristian Manurung, siapa lagi?
Terlalu banyak oknum yang menggerogoti dana APBD di Tobasa. Kenapa belum muncul Kristian-Kristian Manurung lagi? Berani mengungkapkan sesalahan2 yg tidak sesuai dengan prosedur? Mengapa mereka yg di dalam melihat tapi bungkam.
Kalau tidak “Orang” dari dalam itu sendiri yang beraksi seperti sdr Bp Kristian Manurung, siapa lagi?
Untuk Bp Jorris Sirait dan Bp Ivan Napitupulu aku dukung langkah yg sudah ada, dan tetaplah bersuara demi kemajuan di TOBASA. GBU.
Berani……berani.!!!!! tapi kl udah diberi kedudukan diam juganya itu. holan mangalului hundulan na tonu doi.
AKU SEMAKIN SEDIH …MELIHAT KENYATAAN SUMATERA UTARA INI …FPI MULAI MENUNJUKKAN TARINGNYA DI KAWASAN INI ,MEREKA MEMBAWA MASSA KE PENGADILAN PENDUKUNG PROTAP LAYAKNYA SEPERTI SIAP BERHADAPAN DENGAN SIAPA SAJA…ADUH SEMAKIN MENDIDIH RASANYA DARAH INI