Musrenbang, Pemerintah masih belum berpihak terhadap aspirasi masyarakat Tobasa.

Tobasa, Media Online Bersama Toba dot Com = oleh, Ir.Ivan Napitupulu Blogger Batak sian Balige Raja = Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang di Kabupaten Toba Samosir dinilai sejumlah pihak hanya untuk menghabiskan anggaran. Pasalnya, hasil Musrenbang Pemerintahan Kabupaten Toba samosir masih mengabaikan aspirasi masyarakat Toba Samosir sendiri.

Banyak Masyarakat Tobasa menduga bahwa perencanaan kegiatan yang ditampung berdasarkan titipan dari beberapa oknum atau golongan yang hanya menguntungkan pribadi dan kelompoknya.

Seperti diketahui sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan atau BAPPEDA Kabupaten Toba Samosir dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan melakukan penyusunan Program atau Kegiatan Pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2006.

Pemerintahan KabupatenToba Samosir menyelenggarakan Musrenbang yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Juni 2006 yang lalu, yakni forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana-rencana pembangunan daerah yang diikuti oleh unsur Pemerintahan, DPRD dan juga masyarakat dengan tujuan menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat.

BAPPEDA melaksanakan Musrenbang mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat Kabupaten dan akhirnya menghasilkan daftar prioritas program atau kegiatan.
Kemudian Hasil Musrenbang adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang kemudian ditetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir, yang kemudian RPKD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD dan dilanjutkan dan ditetapkan menjadi APBD Tahun 2007.

Pada kenyataannya kegiatan daerah dalam APBD tidak berdasar pada hasil pembahasan yang cermat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi karena Panitia Anggaran Eksekutif dalam menyusun RAPBD tidak berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang merupakan hasil Musrenbang, dan bukan itu saja Pemimpin atau anggota DPRD dan Bupati Toba Samosir dalam menyetujui dan menetapkan APBD tidak berpedoman pada ketentuan tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.(*.)