Terjadi di Tobasa, tiga tahun lulus menjadi PNS, SK pengangkatan belum diterima.

12 Responses to “Terjadi di Tobasa, tiga tahun lulus menjadi PNS, SK pengangkatan belum diterima.”

1. Tricks Video Editing on Mei 13th, 2009 22:23

   karena semua terkomputerisasi, setahu saya memang sistem di BKN pusat tidak bisa menerima umur yang kurang, mungkin itu letak masalahnya

2. mansur pardedei on Mei 14th, 2009 12:49

   memang begitulah di Tobasa, BKD terkenal gudang pungli dan kurang beres, tapi saya heran kog tetap aja aman-aman aja si Herrijon di bumi peertiwi ini.

3. Sinaga on Mei 14th, 2009 19:27

   Kasihan:1. Ito Fitri
   2. Orang tua
   3. Seluruh keluarga: bapa uda, bapa tua, tulang, amang boru,
   4. Oppung(kl masih ada)
   5. Teman-teman ito Fitri.
   6. Saya sendiri,
   7. Dan seluruh saudara yang mengetahui kejadian ini.

   Tetapi yang lebih saya kasihani adalah orang orang yang berkopetensi terhadap penerimaan CPNS ini.

   Keputusan Presiden sekalipun harus ada catatan” APA BILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN DIDALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INI, AKAN DIADAKAN PEMBETULAN SEPERLUNYA”

   Jadi, orang orang yang berkompetensi terutama yang berada di Biro Kepegawaian Daerah, ” TIDAK TAHU TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA”

   @. Tricks Video Editing
   Dengan penggunaan tec.syst. Computerisasi, maka peluang terjadi kesalahan semakin kecil.
   Seharusnya dari awal ito Fitri tidak diikut sertakan ujian seleksi. Karena umur kurang SATU HARI???

   Alasannya itu lho tolong dikaji ulang!!!
   Sampai Tiga tahun???

4. lorencius on Mei 26th, 2009 20:54

   BPN Tobasa Uber janji ke masyarakat kutipan liar yang di lakukan untuk pengurusan Sertifikat prona di desa Lumban rau tengah kecamatan Nansau Sampai saat ini belum realisasi, Masyarakat Tobasa Di Tipu Pegawai BPN Tobasa ,Kepala desa terkait moderator , bupati Tobasa Drs.monang sitorus sampai saat ini belum melakukan tindakan kepada Kepala desa tersebut, apakah bupati melalui perangkapnya belum mengetahuinya atau memang tidak perduli sama sekali terhadap kepantingan Masyarakat, sampai hal ini belum juga terwujud janji janji yang di paparkan oknum BPN Sipahutar tersebut maka masyarakat Tobasa akan membuat suatu komitmen tuntutan ke kantor BPN Tobasa.

5. friska on Mei 28th, 2009 17:07

   jadi hanya karena umur saja
   tapi ini kan dah lebih 3 tahun umurnya
   kasihan donz pak/bu
   pandanglah ke bawahg dan jangan hanya memandang ke atas saja
   biar anda tau seberapa besar penderitaan rakyat

6. HAPPY HUTAHAEAN on Juni 19th, 2009 09:28

   cuci lah dulu otak kalian yang mempersulit dan mencari cari kesalahan, kita sesama batak saja sudah tidak saling membantu…bagaimana kita bisa maju, masih banyak yang harus kita pikirkan,……….oh…tano batak malangnya nasib mu

7. Pelita Lumban Gaol on Agustus 4th, 2009 10:00

   Mengapa pemerintah memberikan tanggung jawab pemeriksaan CPNS kepada
   perguruan tinggi?
   Last Updated Tuesday, 22 August 2006

   Pada tahun 2006, terdapat sekitar 3,7 juta orang di Indonesia yang

   berstatus sebagai PNS. Untuk mengganti ratusan
   ribu PNS yang akan pensiun, sejak tahun 2004 pemerintah menargetkan

   perekrutan 520.000 orang sebagai CPNS
   dalam 3 tahun. Untuk mencapai target tersebut diadakanlah ujian seleksi

   CPNS yang setiap tahunnya diikuti oleh lebih
   dari 4 juta peserta. Dengan perhitungan sederhana, bila setiap peserta

   CPNS mengisi 2 hingga 3 lembar Lembar
   Jawaban Komputer (LJK) terdiri dari Tes Pengetahuan Umum, Tes Bakat

   Skolastik, Tes Substansi, dan Tes Potensi
   Akademik maka setiap tahunnya ada lebih dari 10 juta LJK CPNS yang harus

   diperiksa dalam waktu kurang dari 1 bulan.

   Pemeriksaan ujian seleksi CPNS adalah sesuatu yang dilakukan setiap tahun

   sebagai bagian dari proses regenerasi
   dan rekrutmen PNS. Agar dapat melakukan pemeriksaan yang akurat dan dapat

   selesai tepat waktu, maka pemerintah
   membuka peluang kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk proses

   pemeriksaan tersebut. Sebagai
   contohnya untuk seleksi CPNS 2005, Unpad untuk CPNS Jabar, Undip untuk

   CPNS Jateng, ITS untuk CPNS Jatim,
   UGM untuk Maluku & Maluku Utara, serta trio UNM, STIA-LAN dan UNHAS untuk

   CPNS Sulsel.

   Untuk mengadakan alat pemeriksaan LJK, sebenarnya pemerintah mampu untuk

   menganggarkannya, tetapi nampak
   bahwa ada kepentingan politis yang terselubung dalam penunjukan perguruan

   tinggi sebagai pelaksana teknis
   pemeriksaan tersebut.

   Apabila muncul anggapan bahwa pemerintah terlihat kurang

   bersungguh-sungguh dalam penghematan anggaran,
   karena untuk pekerjaan pemeriksaan LJK saja harus ‘membayar’ setiap tahun

   kepada perguruan tinggi, maka
   sebenarnya hal tersebut perlu ditinjau lebih dalam lagi.

   Bila seandainya pemeriksaan CPNS tidak diberikan kepada perguruan tinggi

   melainkan dilakukan sendiri oleh
   pemerintah, maka hal tersebut dapat menimbulkan kurangnya tingkat

   kepercayaan masyarakat pada hasil pemeriksaan,
   akibat timbulnya prasangka buruk bahwa hasil yang diperoleh adalah

   rekayasa belaka dan mengandung unsur KKN.

   Hal tersebut bahkan telah terbukti di beberapa lembaga pemerintah pusat

   dari departemen maupun non-departemen.
   Dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, telah disinyalir bahwa untuk

   pemeriksaan CPNS yang bersifat tertutup
   (tanpa pengawasan yang ketat, pemeriksaannya dilakukan sendiri dengan

   maupun tanpa bantuan swasta dan tidak ada
   prinsip transparansi), telah terjadi kecurangan bersifat KKN, berupa

   adanya titipan (dengan tarif puluhan juta rupiah bagi
   yang ingin kepastian lulus) maupun pesanan (pemanfaatan jabatan untuk

   memberikan perintah kepada panitia agar
   meluluskan peserta tertentu) dari pejabat di instansi yang bersangkutan.

   Sebuah gebrakan baru yang diterapkan oleh pemerintah Sulawesi Selatan

   dalam pelaksanaan pemeriksaan CPNS 2005
   dan patut dicontoh oleh daerah lain maupun pusat adalah dengan

   menggandeng kerja sama dengan 3 perguruan tinggi
   sekaligus untuk menjamin tidak adanya rekayasa dalam hasil pemeriksaan.

   Salah satu yang juga membuatnya berbeda
   dengan CPNS di daerah lain maupun di pusat adalah dengan ditunjuknya tim

   dari Bawasda sebagai pelaksana teknis
   penyusunan materi dan pengolahan hasil ujian, serta dihadirkannya unsur

   kepolisioan, kejaksaan, BKD dan LSM untuk
   melihat langsung proses pemeriksaan ujian.

   Semua usaha tersebut ternyata efektif dan terbukti, bahkan gubernur pun

   tidak memiliki wewenang untuk
   mengintervensi hasil pemeriksaan. Bila semua panitia telah sepakat untuk

   mengawali pekerjaan pengadaan CPNS
   dengan niat untuk memberikan yang terbaik bagi negara, maka mereka juga

   akan berusaha menjaga kerahasiaan soal
   dan kunci jawaban dengan baik, menghindari berbagai kemungkinan

   kecurangan, serta menjalankan tugas dan
   pengawasan dengan penuh tanggung jawab.

   Pemerintah akan membuka kembali rekrutmen CPNS 2006 akhir tahun ini,

   diperkirakan bulan Oktober 2006. Jutaan
   calon peserta telah menanti pengumuman dibukanya pendaftaran dengan

   harapan akan dapat diangkat menjadi CPNS.
   Harapan tersebut akan semakin menipis bila pemerintah tidak dapat

   mempraktekkan prinsip transparansi dan
   mengumumkan hasil pemeriksaan yang bersih tanpa adanya intervensi dari

   pejabat maupun panitia yang terlibat dalam
   proses pemeriksaan CPNS.

   Muhammad Arif Rahmat T.

   Penulis adalah alumnus ITB, tim pengembang Digital Mark Reader (DMR) yang

   menjadi tim ahli yang diperbantukan
   oleh UNM & STIA-LAN dalam pemeriksaan CPNS Sulsel 2005 dan turut membantu

   pemeriksaan CPNS pemerintah
   pusat dan daerah sejak 2004.

8. Friska ambarita on September 3rd, 2009 10:25

   cup..cup
   kasihan banget sih
   dah tambahkan ja uangtu ntar kluarnya tu
   dasar negara kita taunya uang yang mangatur dunia on
   sekali kali pakai hati nurani donz bos,
   jadi malu aq bangsa indonesia tapi itu semua karena korupsinya number 1
   tapi pendidikan dan hati nurani terbelakang

9. partapanuli on September 23rd, 2009 19:30

   untuk bupati tobasa dan kadis pendidikan tobasa yang masih merasa manusia
   kami dari forum guru-guru swasta yang lagi bersabar menuggu nasaotik i na aturan dilehon pamarenta pusat tu guru-guru swasta lehon mai puang pak bupati unang pangkei tu dana kampanyem naung di mulai ho saonari ima na lao ho marborngin di ganup-ganup desa/huta.unag di sumpah serapah hami hop ananon MMMMMMMMMMMMMoNNNNNNNNNNNNNNNNNNcIIIIIIIIIIIIIIIn
   posi do manaon sapatani dohot tamiangni napogos.asa unang pendidikan ditobasa Mapupu Alani Sitorus ate LLLLAEEEEEEEEEEE.

10. mando on Oktober 18th, 2009 13:13

    klo umurnya yang kurang 1 hari siapa yang salah ya,,?
    cpnsn nya atw orang yang merekrut..?
    kenapa setelah lolos sbgai pns baru ada masalah,,?

11. popo on Oktober 31st, 2009 20:40

    dalam penerimaan CPNS 2009 ini, pemkab tobasa kerjasama dengan universitas mana pak???
    jika tetap dengan universitas 11 maret (di solo) sama aza bohong pak, pasti pakai duit…
    jika memang mau murni dan transparan di USU aza, biar kami yakin jk penerimaan cpns TOBASA murni 100 %

12. Popo on November 1st, 2009 01:56

    Dan jk thn ini pemkab tobasa dlm pengadaan cpns 2009 msh kerjasama dgn universitas 11 maret, itu sama aza dgn bohong.
    Sprt thn semlm byk yg lulus gara2 pake duit. Jk memang mau transparan dan murni, kerjasamalah dgn USU.

Berikan komentar dan masukan anda

Silahkan bergabung dan berdiskusi dengan pengunjung Bersamatoba.com lainnya di Forum Bersama Masyarakat Toba