Sampai hari gini..!, Gubsu belum setujui Perda Pemekaran kecamatan dan desa di Kabupaten Toba Samosir.

>>Kepala Sekolah SD yang tidak memahami tentang Pemerintahan menjadi Camat

>>Kabag Hukum Pem.Kab.Tobasa, pada prinsipnya lewat Biro Hukum Kantor Gubsu sudah menyatakan akan segera diturunkan persetujuan Perda itu.

Pasca pengangkatan Rolly Silalahi Kepala Sekolah SD Negeri No.173660 Lumban Lobu Kecamatan Lumban Julu menjadi Camat di Kecamatan Bonatua Lunasi semakin banyak diperbincangkan berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Toba Samosir.

Kenapa tidak, yang menjadi perbincangan hangat itu adalah, pengangkatan Camat dan persoalan Perda pemekaran Kecamatan Bonatua Lunasi.
Pasalnya sampai saat ini Gubernur Sumatera Utara belum menyetujui Perda tentang pemekaran kecamatan dan desa di Kabupaten Toba Samosir.

Hal ini sudah semakin jelas, Kabag Hukum sekretariat Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, Tito Siahaan SH kepada wartawan membenarkan bahwa Gubernur Sumatera Utara belum menyetujui Perda tersebut.
Dijelaskan, secara tertulis Gubsu belum menyetujui namun pada prinsipnya Gubsu lewat Biro Hukum Kantor Gubernur Sumut sudah menyatakan akan segera menurunkan persetujuan tentang Perda itu.

Nah..yang menjadi pertanyaan berbagai kalangan masyarakat Selasa (24/6), kebijakan yang seperti apa..?, “Bupati Toba Samosir untuk meresmikan suatu daerah yakni kecamatan Bonatua Lunasi dan melantik sorang Camat yang sama sekali tidak mengerti atau pun memahami tentang Pemerintahan,”sebutnya warga bermarga Silaen

Sementara itu hal senada, Kabag Pemerintahan RWSS Hutapea membenarkan bahwa pengangkatan kepala Sekolah SD itu menjadi Camat adalah atas usul dari Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir.

Dikatakan, untuk menjadi seorang Camat pernah bertugas di kantor kecamatan, desa ataupun kelurahan paling sedikit dua tahun lamanya serta mengetahui dan memahami tentang Pemerintahan.
Untuk mengomentari atas pengangkatan Rolly Silalahi Spd Kepala sekolah SD Negeri Nomor 173660 Lumban Lobu kecamatan Lumbanjulu menjadi Camat, yang tidak memahami tentang Pemerintahan itu.
RWSS Hutapea, tidak berani berkomentar, “tanya saja sama Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat),”imbuhnya.