Empat PNS Pemkab.Tobasa, keabsaan mereka sebagai Abdi Negara sedang digugat.

Balige, Toba Samosir, Media online Bersama Toba dot Com - Empat oknum Pegawai Negeri Sipil atau PNS Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, keabsaan mereka sebagai PNS sedang digugat.

Akhir-akhir ini mereka sibuk untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri atau Kejari Balige, pasalnya ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM mengadukan keabsaan mereka sebagai Abdi Negara sampai kepada Kejaksaan Agung atau Kejagung di gedung Bundar Jakarta Selatan.

Keempat PNS itu disebut-sebut proses penerimaan mereka dimasa kepemimpinan Bupati Toba Samosir Drs Sahala Tampubolon diduga kuat mengandung penyimpangan, mereka adalah oknum EP saat ini sebagai Bendahara Dinas Parawisata Toba Samosir, kemudian dua orang wanita di Bappeda dan oknum bermarga Sihombing yang kini sudah pindah ke Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan atau Humbahas.
Sihombing itu dikabarkan merupakan anak angkat seorang pejabat tinggi di Pemerintahan Humbahas kabupaten yang berusia muda itu.

Penyimpangan yang dituduhkan dalam pengaduan itu tidak main-main, bayangkan saja ada diantara mereka yang saat pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Tahun 2002 namanya tidak tercamtum.

Bukan itu saja dilaporkan ada juga yang tidak ikut serta ujian tetapi telah menerima SK Pengangkatan.

Ironisnya, ada juga tentang tragis yang menimpa boru Simamora boru ni amanta atau Putri seorang Kepala SMP di Dolok Sanggul Kabupaten Humbahas, sebelumnya boru Simamora dinyatakan Lulus, namun belakangan dinyatakan gugur dengan alasan saat pendaftaran ulang ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD terlambat dalam hitungan menit, nah… disinilah permainan-permainan haram itu posisinya boru Simamora digantikan kepada marga Sihombing yang kini sudah bertugas di Pemerintahan Humbahas.

Setelah mendapatkan pengaduan itu, Kejaksaan Negeri atau Kejari Balige langsung bergegas dan pada saat ini mereka sedang melakukan pencarian data-data terkait kasus tersebut termasuk dengan memangil mantan Kepala BKD Jannes Naibaho.

Anehnya “tidak lagi dapat menemukan data-data yang diperlukan, mengapa arsip-arsip itu lenyap dari kantornya yang kini dipimpin oleh Herrijon Panjaitan,” akunya Jannes Naibaho dengan menyatakan keheranannya.

Sementara itu, desas-desus yang santer beredar diberbagai kalangan masyarakat bahwa keempat CPNS itu disebut-sebut telah menyetorkan sejumlah uang kepada oknum pejabat di Tobasa sehingga mereka dapat diterima dan diangkat sebagai PNS tanpa melalui testing dengan prosedur lain yang semetinya mereka lewati.

Akhirnya kini, masyarakat Tobasa menunggu akhir dari permainan-permainan “haram” ini, mereka masyarakat Kabupaten Toba Samosir yang peduli pada penegakan hukum, siap dan sanggup mengusung persoalan itu sampai kepada Kejagung di Gedung Bundar Jakarta Selatan.