Bupati Toba Samosir “marah besar”, proyek belum berjalan.

>>Situs Website miliknya Pemerintahan Tobasa, seperti “tidak berfungsi”

>>Dikabarkan, setiap proyek harus “setor” fee sebesar 20 %

Bupati Toba Samosir, Drs Monang Sitorus SH MBA “marah besar” Senin (9/6) di ruang rapat mini kantor Bupati Toba Samosir.
Setelah selesainya apel gabungan seperti biasanya hari senin, tiba-tiba seluruh kepala Unit Satuan Kerja (Satker) “dikumpul” diruang rapat mini itu.
Disebut-sebut Bupati Tobasa Drs Monang Sitorus SH MBA, “marah besar” lantaran pelaksanaan proyek di lingkungan pemerintahan itu belum berjalan.

Salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpangkat eselon III yang katanya tidak usah namanya disebut mengatakan, kepada Bersama Toba dot Com, Senin (9/6) di Balige bahwa pengumpulan sejumlah kepala Satuan Kerja (Satker) diruang rapat mini kantor Bupati adalah benar.
“Bupati marah-marah lantaran kegiatan-kegiatan di lingkungan Satuan Kerja (Satker) sampai hari ini belum berjalan,”sebutnya

Beredarnya informasi dikalangan PNS, lambatnya kegiatan proyek di Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir lantaran sejumlah pemimpin Kegiatan Tahun 2008 “takut” masuk “buih” seperti terlihat pemimpin Kegiatan Tahun 2007 banyak yang menjadi status tersangka bahkan sudah ada di penjarakan.
Kemudian dikabarkan proyek-proyek di setiap unit satuan kerja harus “setor” kepada Kepala unit Satuan Kerja (kepala Dinas), “fee” sebesar 20%, bukan main…. hebatnya… Tobasa luar biasa……..!, pantas ya..pemimpin kegiatan “takut”

Bukan itu saja desas-desus yang sudah berkembang dikalangan masyarakat Toba Samosir bahwa Proyek-proyek di lingkungan Pemerintahan itu “diraup” oknum-oknum tertentu DPRD Toba Samosir, diduga untuk kepentingan Partai.

Pengamatan Bersama Toba dot Com di beberapa Satuan Kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir pelaksanaan proyek atau pun kegiatan belum berjalan.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum beserta Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, baru hari ini Senin (9/6) membuat Pengumuman Tender Iklan Pengadaan Barang dan Jasa disalah satu Koran terbitan Medan tanpa memfungsikan situs website miliknya Pemerintahan Kabupaten Tobasa sebagai Sarana Informasi bagi para rekanan kontraktor diseluruh Indonesia sesuai Kepres 80 tahun 2003.
Ketika hal situs website miliknya Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir dikonfirmasikan kepada Kepala Kantor Pengelolahan Data Elektronik (PDE) menjelaskan bahwa seharusnya bagian Humasy Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, “memberikan kepada pihak kami hal-hal untuk dipublikasikan seperti Tender kegiatan di lingkungan unit satuan kerja baik itu masalah pemberitaan kunjungan Bupati kedaerah-daerah,”pungkasnya.

Dikatakan Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah berfungsi sebagai teknis saja, “jadi tugasnya bukannya seperti Humasy,”imbuhnya seraya mengatakan siap dan mau membantu pihak Humasy agar situs website miliknya Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir dapat berfungsi sebagai sarana informasi.