Menyoal Tipe LSM di Sumatra Utara

Mungkin beberapa dari kita pernah ingat pada masa 100 hari pemeritahannya, Gus Dur pernah memberikan warning bagi LSM-LSM dadakan yang berdiri hanya untuk ikut memanfaatkan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada masa itu. Meriahnya kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tengah- tengah kehidupan masyarakat, di satu sisi diakui sangat memberi dampak positif namun di sisi lain, kehadiran LSM tak jarang jadi bahan olokan. Seperti yang pernah diberitakan seputar LSM pemeras di sekolah tobasa. Ini karena di antara LSM ada yang tidak jelas orientasi, visi dan misinya (kalaupun ada cuma diatas kertas dan bersipat normatif), bahkan cenderung didirikan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Kenyataan adanya LSM yang berdiri hanya untuk mencari keuntungan sesaat, cukup menonjol.

Tipe LSM Merpati.
Untuk spesies ini diidentifikasikan sebagai LSM yang dengan cepat terbentuk apabila mendengar ada proyek-proyek “basah” turun dari pemerintah atau dari parpol atau dari swasta untuk mengelabui rakyat, misalnya proyek Reboisasi, Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Kredit Usaha Tani (KUT), Bina Desa Hutan dan juga dukung-mendukung calon pejabat. Read more

Ulah Oknum Wartawan dan LSM Pemeras di Sekolah Tobasa

“Asal dana BOS cair, para oknum wartawan dan LSM ramai-ramai datang dan maksa minta bagian,” kata Hutasoit, salah seorang pengelola dana BOS SD di Kabupaten Tobasa kepada pemberi materi dalam bintek yang diikutinya. Pernyataan itu muncul setelah para pengelola dana BOS mengeluh karena sering diperas oknum yang mengaku wartawan. Pimpinan sekolah di Tobasa mencemaskan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah SD dan SMP, yang dibarengi munculnya sejumlah oknum mengatasnamakan wartawan dan aktivis LSM, yang datang untuk minta uang (memeras) sekolah tersebut. Sejumlah pimpinan sekolah di Tobasa mengaku kesal dengan ulah oknum mengatasnamakan wartawan maupun aktivis LSM yang berulah dengan dalih macam-macam berkaitan pencairan dana BOS maupun penerimaan siswa baru (PSB) di sekolah mereka. Read more

Poligami dalam Masyarakat Batak

DALAM masyarakat Batak zaman dulu, sebelum kekristenan memasuki Tano Batak, poligami atau beristeri lebih dari satu adalah masalah biasa. Alasan utama yang mengabsahkan tindakan poligami dari seorang suami adalah apabila istri pertama tidak atau belum berhasil melahirkan anak setelah beberapa lama perkawinan mereka. Atau istri pertama itu melahirkan anak-anak perempuan tapi tidak dikaruniai anak laki-laki. Dalam situasi demikian, seorang istri akan memberikan persetujuannya, bahkan memberikan dorongan untuk kawin lagi dengan perempuan lain untuk mendapatkan anak-anak ataupun untuk mendapatkan anak laki-laki. Sehingga poligami pada zaman itu adalah sah menurut aturan adat Dalihan Natolu.

Setelah kekristenan menggantikan religi masyarakat Batak kuno, aturan gereja dengan tegas melarang poligami. Warga yang melakukannya akan dikucilkan (dipabali) dari keanggotaan gereja. Read more

Nasibmu, Wartawan Pemeras…

Ketua Dewan Pers Leo Batubara ketika berbicara dalam seminar Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2009 silam mengutip tulisan wartawan senior Rosihan Anwar bahwa 80 persen wartawan adalah pemeras. Namun kata Leo, biasanya yang diperas adalah para pemeras juga.
Apa yang diungkapkan Leo Batubara cukup beralasan bahwa pasca reformasi di Indonesia pertumbuhan jumlah wartawan meningkat tajam, banyaknya media baru itu dengan sendirinya membutuhkan wartawan-wartawan baru pula. Read more