Martua lahir 49 tahun lalu di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia sarjana ekonomi dari Universitas HKBP Nommensen, Medan, yang kecilnya dikenal dengan nama Thio Seng Hap dan dikenal juga dengan panggilan A Hok.
Martua memulai karir bisnisnya sebagai pedagang minyak sawit dan kelapa sawit di Indonesia dan Singapura. Bisnisnya berkembang pesat. Pada 1991 Martua mampu memiliki kebun kelapa sawit sendiri seluas 7.100 hektar di Sumatera Utara. Pada tahun yang sama pula Martua bisa membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit pertamanya.
Warga Batak keturunan Tionghoa kemudian melebarkan sayapnya dengan bendera Wilmar International Limited. Perusahaan agrobisnis terbesar di Asia ini merupakan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Singapura. Bahkan, untuk pabrik biodiesel, dia memiliki produksi terbesar di dunia. Meski sebagai pemilik, Martua masih menduduki jabatan direktur eksekutif di Wilmar.

Awalnya Martua berdagang minyak sawit dan kelapa sawit kecil-kecilan di Indonesia dan Singapura. Lama-kelamaan bisnisnya berkembang pesat. Dan, pada 1991 Martua mampu memiliki kebun kelapa sawit sendiri seluas 7.100 hektar di Sumatera Utara. Di tahun yang sama pula ia berhasil membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit pertamanya. Pada 1996 Martua berekspansi ke Malaysia dengan membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di sana.
Tak puas dengan itu, Martua mulai melirik bisnis hilir (produk turunan) yang lebih bernilai tinggi. Pada 1998 Martua untuk pertama kalinya membangun pabrik yang memproduksi specialty fats. Lalu pada tahun 2000 ia juga meluncurkan produk konsumsi minyak goreng bermerek Sania.

Selanjutnya, tahun demi tahun bisnis Martua makin membesar hingga menjadi salah satu perusahaan agrobisnis terbesar di Asia yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Per 31 Desember 2005, Wilmar memiliki total lahan perkebunan kelapa sawit seluas 69.217 hektar, 65 pabrik, tujuh kapal tanker, dan 20.123 karyawan. Wilmar mengekspor produk-produknya ke lebih dari 30 negara. Puncaknya, Martua mencatatkan Wilmar di bursa efek Singapura pada Agustus 2006 dengan kapitalisasi pasar mencapai US$2 miliar.

Pembangunan biodiesel dilakukan di Riau pada 2007 dengan membangun tiga pabrik biodiesel, masing-masing memiliki kapasitas produksi 350.000 ton per tahun, sehingga total kapasitasnya 1,050 juta ton per tahun.
Di negeri ini, Wilmar memiliki sekitar 48 perusahaan. Salah satunya adalah PT Multimas Nabati Asahan, yang memproduksi minyak goreng bermerek Sania. Dalam laporan keuangan Wilmar, total aset Wilmar pada 2007 mencapai US$ 15,5 miliar, dengan pendapatan US$ 16,46 miliar. Pada tahun itu Wilmar juga bisa membukukan laba bersih US$ 675 juta.

Keluarga besar Martua Sitorus juga berperan penting dalam mengembangkan Wilmar Corp. Istri (Rosa Taniasuri Ong), saudara laki-laki (Ganda Sitorus), saudara perempuan (Bertha, Mutiara, dan Thio Ida), dan ipar (Suheri Tanoto dan Hendri Saksti) Martua menduduki berbagai posisi kunci di Wilmar Corp. Bahkan, Hendri Saksti diberi kepercayaan menjadi kepala operasional bisnis Wilmar di Indonesia.
Hendri Saksti bukanlah orang baru di bisnis sawit. Presdir PT Cahaya Kalbar Tbk. ini mulai bergabung dengan Wilmar Corp. sebagai manajer cabang operasional bisnis minyak sawit Wilmar di Indonesia dan kemudian diangkat sebagai direktur keuangan operasional Wilmar di Indonesia pada 1996. Darius Na, mantan direktur PT Cahaya Kalbar Tbk., mengungkapkan sebelumnya Hendri juga sempat berkarier di PT Astra Agro Lestari Tbk. Darius menggambarkan sosok Hendri sebagai pebisnis yang cukup tegas dan memiliki visi bisnis untuk selalu berupaya memperbesar kapasitas. “Ia terhitung orang yang mengutamakan jumlah,” ungkapnya.

Tipe LSM Merpati.
Untuk spesies ini diidentifikasikan sebagai LSM yang dengan cepat terbentuk apabila mendengar ada proyek-proyek “basah” turun dari pemerintah atau dari parpol atau dari swasta untuk mengelabui rakyat, misalnya proyek Reboisasi, Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Kredit Usaha Tani (KUT), Bina Desa Hutan dan juga dukung-mendukung calon pejabat. Begitu tahu ada proyek-proyek semacam ini atau ada moment pemilihan pejabat, maka dengan secepat kilat sejumlah orang yang tidak jelas komitmen dan asal usul aktivitas dan keberadaannya di dunia per-LSM-an berkumpul dan langsung membentuk wadah LSM.
Tak lama kemudian mereka sudah muncul dengan setumpuk proposal menemui pimpinan-pimpinan instansi pemerintah, perusahaan dan pimpinan partai atau calon pejabat yang ikut kontes, untuk meminta proyek. Para “aktivis” LSM semacam ini, biasanya terdiri dari para wartawan dadakan, preman jalanan yang tidak ada kerjaan atau mantan “aktivis” organisasi tempoe doeloe jaman Orba yang sudah buruk sepak terjangnya atau merupakan kaki tangan partai-partai penguasa tempoe doeloe yang rata-rata adalah oportunis sejati.
Mereka ini mempunyai jaringan informasi cukup kuat tentang kapan turunnya alokasi proyek-proyek dan lainnya dari pusat sampai daerah bahkan ke kampung-kampung. LSM Merpati akan segera bubar kalau proyek sudah habis.

Ciri lainnya, biasanya dalam penulisan nama lembaga, didepannya memuat tulisan “LSM”, misalnya LSM A atau LSM B, hal ini dilakukan akibat ketidak PD-annya sendiri, struktur kelembagaan cenderung mengikuti OKP atau Partai yang sangat hirarkis dan juga mempunyai cabang-cabang, bahkan lucunya ada yang menyebut dirinya LSM tingkat pusat, LSM tingkat 1 dan tingkatan lainnya. “Aktivisnya” hanya “menyambi” saja dan bukan bekerja penuh untuk LSM tersebut, ada yang pengusaha, wartawan, kontraktor, mantan pegawai negeri atau pegawai negeri atau keluarganya. Yang lainnya adalah dalam manajemen keuangan mempergunakan manajemen warung, dimana otorita keuangan dipegang oleh satu orang saja dan dana saldo kegiatan biasanya dibagi-bagi atau di embat oleh mereka, tidak untuk di saving sebagai pendukung kegiatan lain yang tidak didanai oleh donor tetapi menjadi kebutuhan lembaga dan masyarakat.

Tipe LSM Pedati atau ada juga yang menyebutnya “LSM Taxi” atau “LSM plat kuning”
yaitu LSM yang suka dan hanya mengharapkan untuk mengerjakan proyek pemerintah atau pesanan dari yang membutuhkan. LSM jenis ini adalah kelompok LSM yang hanya ada karena didorong-dorong pemerintah. Misalnya, di suatu instansi akan mengerjakan proyek tertentu tapi diwajibkan memiliki konsultan bergelar LSM. Maka instansi tersebut akan cepat-cepat meminta orang yang dikenalnya agar segera membentuk LSM sehingga ketentuan proyek bisa terpenuhi dan semuanya bisa menjadi aman.
Praktik semacam ini biasanya terjadi pada proyek-proyek utang luar negeri dari World Bank atau Asian Development Bank (ADB) atau CGI atau IMF. LSM dengan katagori ini sifatnya lebih permanen, kantornya bagus dan “aktivisnya” biasa para dosen atau tenaga-tenaga teknik, namun hanya mengejar keuntungan. LSM jenis ini bisa dikatakan saudara kandung dengan katagori pertama. Penulisan nama lembaga, dan struktur cenderung sama dengan LSM Merpati tetapi lebih adaftif sedikit karena terdiri dari orang-orang yang punya otak. Manajemen agak lebih baik, karena memang orientasinya adalah duit. Sipat partisan terhadap kepentingan tertentu agak terbatas, tetapi juga tidak cukup independen terutama kepada juragan yang memberikan sesajen pada mereka.

Tipe LSM Sejati.
LSM jenis ini dianggap LSM yang benar-benar bekerja, tumbuh dari bawah karena aktivisnya merasa terpanggil memperbaiki berbagai ketimpangan dalam masyarakat. LSM jenis ini dengan tegas menolak utang luar negeri untuk kegiatannya dan hanya menerima dana hibah dari badan-badan pemerintah / dunia, lembaga donor luar dan dalam negeri, swadaya sendiri atau dana sumbangan publik [baik dalam maupun luar negeri]. LSM Sejati lebih senang memposisikan dan menyebut dirinya sebagai organisasi non-pemerintah (ORNOP) atau NGO yang punya komitmen besar memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan kaum tertindas, lingkungan hidup, demokratisasi dan HAM.
LSM jenis ini tidak partisan dan sangat anti dengan budaya dukung-mendukung calon pejabat atau partai tertentu. Juga tidak ada jalur hirarkis dan sub-ordinasi antara jaringan internasional, nasional dan lokal. Sipatnya adalah win-win partnership, kemitraan yang sejajar. Gaya bahasa dan penyebutan istilah-istilah agak berbeda dengan kebanyakan aktivis LSM spesies lainnya diatas (misalnya sangat anti dengan kata-kata PEMBINAAN MASYARAKAT karena mengandung konotasi sok lebih terbina dari masyarakat). Otorita keuangan dipegang oleh banyak pihak, tidak dipegang oleh satu orang. Aktivisnya sangat alergi mengurus keuangan, cenderung lebih suka dilapangan.

Coba perhatikan sekitar anda, LSM jenis manakah yang sering anda jumpai?

Dana sekolah dan BOS

“Jumlah uang yang diminta cukup besar, kalau kami tidak memberikannya diancam oleh yang bersangkutan,” ujar salah satu pimpinan sekolah itu pula. Menurut kepala sekolah dan guru di beberapa SD, SMP maupun SMA di beberapa tempat di Tobasa, termasuk di Balige dan Humbang Hasundutan, ulah oknum mengaku wartawan dan aktivis LSM itu selalu berulang sepanjang tahun. Oknum seperti itu, baik sendiri-sendiri maupun berombongan beberapa orang, secara rutin setiap tahun atau antara 3-6 bulan rajin mendatangi sekolah-sekolah bersangkutan.
Modusnya, menurut beberapa kepala sekolah dan guru, mereka datang mengatasnamakan wartawan atau LSM tertentu untuk menanyakan informasi pencairan dana BOS dan proses seleksi siswa baru serta berbagai pungutan di sekolah bersangkutan.
Tapi buntutnya, oknum itu hanya bertujuan meminta sejumlah uang kepada pihak sekolah. Kalau tidak diberikan, mereka memberikan ancaman macam-macam, seperti masalah di sekolah itu akan “dikorankan” atau dipersoalkan oleh LSM tersebut untuk dibeberkan secara terbuka kepada masyarakat.

Kendati begitu, tidak sedikit kepala sekolah dan guru yang kedatangan “tamu tidak diundang” itu berani bertindak tegas dengan “menantang” untuk mengadukan mereka kepada organisasi pers atau ke polisi. Tapi tidak sedikit pula pihak sekolah akhirnya memberikan sejumlah uang –dengan biasanya lebih dulu terjadi tawar menawar– kepada oknum-oknum tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Indonesia di Balige, Gino Vanollie mengingatkan agar para kepala sekolah maupun guru dan pengurus Komite Sekolah atau pengelola satuan pendidikan lainnya, tidak perlu takut menghadapi para oknum wartawan dan LSM yang bertujuan memeras dan minta uang seperti itu.
“Layani saja baik-baik, kalau tujuannya hanya untuk minta uang jangan takut menanyakan identitasnya kemudian kalau tetap mau memeras dan minta uang, laporkan saja ke polisi,” kata Gino lagi. Menurut dia, tidak ada alasan pihak sekolah yang telah bekerja dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dapat ditakut-takuti oleh oknum wartawan dan LSM seperti itu.

Tapi Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sumut juga mengingatkan agar masyarakat termasuk para kepala sekolah maupun guru agar lebih berani saat menghadapi oknum mengaku wartawan yang datang ke sekolah atau instansinya untuk meminta sejumlah uang atau tujuan di luar urusan pemberitaan lainnya.
“Wartawan itu menjalankan tugas jurnalistik, kalau datang tujuannya bukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, tak perlu dilayani dan kalau minta uang paksa atau memeras, sebaiknya segera laporkan kepada polisi terdekat,” kata koresponden Harian Sinar Indonesia Baru itu pula.
AJI Sumut, menurut Juwendra, mensinyalir di daerahnya saat ini semakin banyak berkeliaran oknum wartawan maupun mereka yang mengaku wartawan namun tidak menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana mestinya, melainkan kerap melakukan perbuatan tidak terpuji di tengah masyarakat.
Dia mengharapkan, masyarakat apalagi kepala sekolah dan guru maupun aparatur pemerintah di daerahnya untuk tidak perlu takut mengambil tindakan tegas saat berhadapan dengan oknum wartawan atau mereka yang mengaku wartawan seperti itu.
“Masyarakat luas harus ikut membantu memulihkan citra pers di Tobasa yang belakangan tercemari dengan ulah para oknum wartawan yang melakukan perbuatan buruk itu,” kata Juwendra lagi.

Setelah kekristenan menggantikan religi masyarakat Batak kuno, aturan gereja dengan tegas melarang poligami. Warga yang melakukannya akan dikucilkan (dipabali) dari keanggotaan gereja.
Secara umum dapat disaksikan dalam masyarakat kita bahwa poligami selalu menuai masalah, baik dalam berhadapan dengan hukum negara, hukum gereja maupun hukum adat, serta hubungan-hubungan kekerabatan. Penghayatan perumpamaan itu tidak serta-merta menghilangkan masalah yang timbul dalam hubungan poligami.

Dilihat dari segi hukum, masalah yang paling banyak dihadapi dalam kasus poligami adalah menentukan status atau posisi istri-istri sehubungan dengan hak-haknya sesuai dengan hukum adat serta posisi anak-anak yang dilahirkan. Dalam rangkaian itu hukum adat mengenal dua jenis status istri kedua dalam poligami, yaitu: Imbang, di mana status istri-istri itu adalah sama dalam hukum adat; jenis kedua tungkot, di mana istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa. Ia sepenuhnya tunduk kepada istri pertama. Anak-anak yang ia lahirkan dianggap sebagai anak-anak dari istri pertama dan menggunakan nama anak pertama menjadi namanya sendiri, yaitu Nai Anu (Mamak Anu).

Masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka garis kekerabatan itu akan selalu ditarik dari titik pusat ayah, tidak dari ibu. Oleh karena itu dengan mudah dapat dikatakan bahwa hubungan abang-adik pada anak-anak dari seorang ayah adalah jelas, harus dilihat dari siapa yang lahir lebih dulu. Jika anak yang lahir pertama adalah laki-laki dan ia menjadi panggoaran (pembawa nama) bagi ayahnya (menjadi Ama ni Polan – misalnya), maka anak itulah anak sulung (sihahaan), yang mengemban sahala sihahaan.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan status istri kedua seperti dijelaskan di atas pada status imbang, apabila istri kedua lebih dahulu melahirkan anak, maka anak itulah sihahaan yang menjadi panggoaran ayahnya. Semua anak-anak yang lahir sesudah itu baik dari istri pertama maupun istri kedua adalah adik-adiknya dengan berpatokan pada siapa yang lahir lebih dulu. Sedangkan bagi status tungkot sudah jelas bahwa semua anak-anak yang dilahirkan oleh tungkot diperhitungkan sebagai anak-anak dari isteri pertama. Sehingga hubungan abang-adik dari anak-anak itupun menjadi jelas. Dalam hal ini secara kasar dapat dikatakan bahwa fungsi istri kedua yang berstatus tungkot hanyalah untuk melahirkan anak-anak (child producer) bagi istri pertama.

Dewasa ini, sejak sebagian besar masyarakat Batak memeluk agama Kristen, poligami sudah jarang sekali ditemukan karena gereja memang tidak memberikan toleransi apapun atas kasus demikian. Jikapun ada satu-dua, mereka bukan saja dikucilkan dari keanggotaan gereja akan tetapi juga dari masyarakat adat Dalihan Natolu

Bah.. songoni do tahe ateh…. Sambil tabereng ma jo kartun ni si Jephman: Poligami Merusak Adat Yang Indah

Karena semakin mudahnya menjadi wartawan tak heran pula lahir oknum-oknum wartawan “preman” berjiwa pemeras seperti diungkapkan Leo Batubara. Lalu dunia wartawan pun diselimuti para “preman” yang mengancam stabilisasi pers dan nama baik wartawan yang profesinya diletakkan sebagai pilar ke empat demokrasi.

Demikian pula halnya yang terjadi di kabupaten Tobasa dan beberapa daerah lain di Sumatra Utara, setiap menjelang akhir tahun puluhan “wartawan Tempo” muncul di Balige. Mereka tempo-tempo nongol, tempo-tempo menghilang. Kayak “penampakan” saja. Seperti yang pernah dituliskan lae Jarar Siahaan: Wartawan Balige dapat jutaan dari Pemkab.
Humas Pemkab Toba Samosir membayar tulisan wartawan, tergantung jumlah berita: Rp1,5 juta, Rp6 juta, sampai Rp13 juta. “Tapi redaksiku jadi curiga, karena aku terlalu sering mengirim berita yang baik-baik tentang Pemkab. Padahal selama ini biasanya berita kami lebih banyak berita kasus.” Seharusnya pemilik koran malu tidak menggaji wartawan daerah.

Sudah jadi pengetahuan umum bahwa hampir semua koran terbitan Medan tidak menggaji wartawannya di daerah. Redaksi cuma memberikan kartu pers lalu menyuruh wartawannya mencari berita dan memasarkan koran, tanpa digaji. Padahal wartawan perlu biaya operasional meliput dan biaya Internet untuk mengirim berita. Inilah kemunafikan media sejak dulu: Media gencar menulis berita bila ada perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah upah minimum, tapi wartawan media sendiri tidak digaji sama sekali dan malah dieksploitasi tenaganya bagai sapi perahan.

Satu bulan terakhir ini wajah puluhan wartawan di Balige sumringah. Mereka ceria, bersemangat, setelah mendapat “honor berita” dari Bagian Humas Pemkab Toba Samosir. Besar uangnya lebih dari sekadar lumayan. Ada yang menerima Rp1,5 juta, Rp3 juta, Rp5 juta, Rp8 juta, hingga Rp13 juta per orang. Semua wartawan kebagian, asalkan pernah menulis berita tentang pembangunan Tobasa dan kegiatan instansi di lingkungan Pemkab Tobasa. Wartawan koran mingguan terbitan Tarutung atau Siantar, wartawan koran harian terbitan Medan atau Jakarta, semuanya dapat bagian.

Contohnya seorang wartawan suratkabar harian menerima Rp13 juta karena dia termasuk penulis produktif, setiap hari dia menulis rata-rata tiga berita. Sedangkan jurnalis koran harian lain hanya diberi Rp1,5 juta karena klipping beritanya sedikit. Menurut sumber situs ini, uang yang diberikan adalah untuk “honor berita” yang terbit sejak Januari 2008.

Kabag Humas Alberth Sidabutar yang diwawancarai Blog Berita pekan lalu mengakui uang yang disampaikan kepada para wartawan bersumber dari anggaran “dana pembinaan pers” yang ditampung dalam APBD Tobasa 2008. Jadi dana tersebut dinilai sah secara hukum, bukan dana siluman.

Tragis….!

Edison Manurung dan Direktur Eksecutive LSM Bersama Toba

>> Edison Manurung: untuk memulai memberantas korupsi di Tobasa adalah partisipasi anda
>> Edison: ikut dalam pertarungan pemilihan Bupati
>> Direktur Eksecutive LSM Bersama Toba S.Parulian Napitupulu : Korupsi dimanapun berdampak negatif.

[by.Ivan n70, Blogger Batak parBalige]

Media Online Bersama Toba dot Com – Edison Manurung mantan Ketua DPP KNPI, sekarang masih aktif bekerja sebagai PNS Departemen Keuangan di Bandung. Putra Porsea, Kabupaten Toba Samosir, akan ikut bertarung pada pemilihan Bupati di Kabupaten Toba Samosir tahun depan, ” ia ingin perubahan,” sebutnya kepada Media Online ini, Rabu (16/12/2009) di Jalan Sisingamangaraja Balige.
Siapa lagi yang akan membenahi Tobasa kalau bukan kita, putra-putra daerah itu sendiri.

Dikatakan seorang kepala daerah tidak bisa diukur dari keinginan orang per orang. Indikator utama pengukurnya adalah janji politiknya, serta kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif.

Tentu ada sektor pembangunan tertentu yang musti masuk dalam programnya.

Selanjutnya adalah berupa evaluasi dalam bentuk progress report dan evaluasi akhir dalam bentuk pertanggungjawaban akhir jabatan.

Progress report baik secara formal atau tidak, adalah evaluasi tahunan/periodik untuk mengontrol arah dan akselerasi program pembangunan dalam bidang tertentu.

Ditanya berkaitan dengan hal kasus-kasus Korupsi di Bumi Toba Samosir, apakah itu yang dimaksud salah satu perubahan agar Tobasa bebas dari Korupsi.?, dengan tegas Edison mengatakan yang paling penting untuk memulai memberantas korupsi di Tobasa adalah partisipasi anda.

Edison Manurung ikut dalam pertarungan Pilkada Tobasa Tahun 2010, untuk perubahan

Percaya atau tidak percaya, Bona Pasogit ini akan melepaskan diri dari jajahan korupsi, dan pahlawan yang akan membebaskan kita adalah masyarakat biasa seperti anda.

Korupsi, tentu saja berdampak sangat luas, terutama bagi kehidupan masyarakat miskin di desa dan kota. Awal mulanya, korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional kurang jumlahnya.

Tanpa disadari, masyarakat miskin telah menyetor 2 kali kepada para koruptor. Pertama, masyarakat miskin membayar kewajibannya kepada negara lewat pajak dan retribusi.

Namun oleh negara hak mereka tidak diperhatikan, karena “duitnya rakyat miskin” tersebut telah dikuras untuk kepentingan pejabat.

Fenomena korupsi terjadi mulai dari pejabat di Pusat, sampai pamong di tingkat desa atau dusun.

Pejabat tidak lagi memiliki kepedulian terhadap masyarakat miskin yang terus menerus menderita. Pejabat tanpa rasa salah dan malu terus menerus menyakiti hati rakyatnya.

Bahkan disaat Presiden SBY memerangi setan korupsi ini, DPR dengan entengnya justeru meminta Dana Serap Aspirasi. Ini menjadi bukti dan tanda bahwa korupsi adalah budaya, bukan aib yang memalukan.

Hal senada Direktur Eksecutive LSM Bersama Toba, S.Parulian Napitupulu mengatakan Korupsi dimanapun berdampak negatif. Karna bersifat merugikan kepentingan umum maupun diri sendiri.

Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikusi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.

Semua bentuk pemerintah rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak.

Tergantung dari wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. HOrasssssss

Oleh: Blogger Batak, Ir.Ivan n70 Wartawan Hr.Medan Pos di Kab.Toba Samosir

Jika ada pertanyaan, bidang pekerjaan apa yang paling diminati atau sedang tren saat ini, jawabannya bisa jadi adalah media.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat membuat arus informasi semakin tidak terbendung untuk segera sampai pada publik. Media yang didapuk sebagai fasilitator dalam pemenuhan kebutuhan ini pun secara otomatis saling berlomba-lomba memberikan servis yang terbaik guna membuktikan diri sebagai yang tercepat, terdepan, dan terpercaya.

Ambisi ini tentu saja membutuhkan kerja keras dari para awak media yang memang selalu berada pada garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Untuk mengemban tugas berat ini diperlukan orang-orang yang berkualitas, mental dan fisik baja, kreatif, dan memiliki motivasi tinggi; karakter-karakter yang seringkali ditemui dalam diri para fresh graduates.

Oleh karena itu, media apapun (cetak, elektronik, online) sekarang ini lebih mengutamakan untuk merekrut para lulusan baru.

Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa bidang ini semakin populer dikalangan angkatan muda yang memang suka tantangan.

Namun, pekerja media bukanlah jenis profesi yang hanya menuntut semangat jiwa muda dan penampilan fisik yang menarik semata.

Sebab, dunia media yang sesungguhnya dimulai dari lapangan, tempat segala macam informasi didapatkan untuk kemudian diproses menjadi sebuah materi berita atau tayangan yang bernilai dan berguna bagi masyarakat, bukan serta merta terlaksana di dalam studio dingin ber-AC seraya berpakaian rapi dan berpenampilan rupawan serta siap berhadapan dengan kamera.

Jurnalis/reporter/pewarta. Kalau dulu profesi ini sangat spesifik dan kurang digemari, sekarang justru sebaliknya.

Banyak anak muda yang beramai-ramai menjadi reporter, baik untuk media cetak, elektronik maupun online. Segampang itukah menjadi reporter?

Menurut buku Menggebrak Dunia Wartawan karya Kurniawan Junaedhie (1993), sedikitnya ada 6 (enam) syarat untuk menjadi wartawan, diantaranya:

1. tidak gagap teknologi,
2. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan punya nyali,
3. menguasai bahasa (terutama kemampuan menulis yang baik),
4. tahu etika dan sopan santun (memahami kode etik jurnalistik),
5. disiplin terhadap waktu deadline,
6. dan berwawasan luas.
7. Bertanggung jawab terhadap isi berita yang dibuatnya juga termasuk syarat penting.

Diantara syarat-syarat yang disebutkan diatas, tidak ada keharusan memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, yang berarti profesi ini terbuka untuk semua disiplin ilmu.

Sementara itu kemampuan menulis bisa didapatkan dengan berbagai cara seperti mengikuti berbagai pelatihan menulis atau writing course ditambah dengan keuletan untuk terus berlatih.

Berkembangnya blog atau halaman pribadi yang memungkinkan penggunanya menulis apapun yang diinginkan mulai dari sekedar curahan hati, cerpen, berita, review sampai artikel juga jadi media berlatih dan unjuk kebolehan menulis.

Kemajuan teknologi benar-benar telah mempermudah dan memperluas kesempatan untuk menjadi wartawan.

Presenter/Master of Ceremony (MC). Berbeda dengan reporter yang bekerja di belakang layar dan harus melalui 3 tahapan (wawancara, transkrip, dan menulis berita), pekerjaan presenter dianggap lebih praktis.

Dengan mengandalkan kepercayaan diri yang tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, serta spontanitas, seorang presenter siap memandu sebuah acara, baik itu berita, olahraga, talkshow, realityshow, kuis, dan lain-lain.

Penghasilan yang didapat pun terbilang lumayan besar, untuk satu kali event, seorang presenter mampu mengantongi jutaan rupiah, sementara dalam sehari ia bisa tampil 2-3 kali.

Itupun belum termasuk ‘bonus’ menjadi terkenal atau minimal diingat oleh audience.

Oleh karena itu, orang-orang yang memang hobi cuap-cuap dan berhadapan dengan orang banyak akan mendapati pekerjaan ini sangat menyenangkan dan pastinya menguntungkan.

Diantara syarat-syarat yang disebutkan diatas, tidak ada keharusan memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, yang berarti profesi ini terbuka untuk semua disiplin ilmu.

Sementara itu kemampuan menulis bisa didapatkan dengan berbagai cara seperti mengikuti berbagai pelatihan menulis atau writing course ditambah dengan keuletan untuk terus berlatih.

Berkembangnya blog atau halaman pribadi yang memungkinkan penggunanya menulis apapun yang diinginkan mulai dari sekedar curahan hati, cerpen, berita, review sampai artikel juga jadi media berlatih dan unjuk kebolehan menulis.

Kemajuan teknologi benar-benar telah mempermudah dan memperluas kesempatan untuk menjadi wartawan.

Photographer. Sekali lagi teknologi telah membuktikan pengaruhnya terhadap pilihan karir seseorang. Kamera, sebagai modal utama photographer semakin beragam dan canggih featurenya, belum lagi dengan keberadaan perangkat lunak yang bisa mengedit hasil foto sehingga menjadi lebih indah dan artistik.

Perlengkapan penunjang sudah ada, tinggal meningkatkan skill melalui kelas fotografi untuk mempelajari teknik dan komposisi dan berlatih memotret sesering mungkin, jadilah seorang fotographer amatir.

Kalaupun tidak bekerja untuk suatu perusahaan, fotographer bisa jadi freelancer yang menangani project dari klien yang berbeda-beda selain mungkin juga membuka usaha jasa wedding photo atau sejenisnya.

mencari seorang Area Manager untuk kota Medan dengan kualifikasi sbb :

AREA MANAGER

Kualifikasi:

* Wanita
* Usia maksimal 30 tahun
* Pendidikan minimal D-3
* Berpengalaman dibidang kecantikan dan marketing, serta mampu memimpin tim marketing
* Berpenampilan menarik, senang bergaul, mau bekerja keras dan memiliki wawasan cemerlang untuk meningkatkan penjualan, memiliki motivasi kepada bawahan dan menyukai tantangan
* Berasal dan bertempat tinggal di Medan
* Memiliki banyak relasi di Medan

Disediakan kendaraan dinas, gaji, komisi dan tunjangan yang memuaskan.

Lamaran lengkap disertai photo terbaru dikirim melalui :

Email ke : hrd@ibcc.co.id atau Impressions Body Care Centre, Taman Setiabudi Indah Blok M No. 39, Medan
Deadline 23 Desember 2009

PT. Austindo Nusantara Jaya Agri adalah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PMA) dari salah satu Divisi Austindo Nusantara Jaya Group (ANJ Group). Perusahaan kami memiliki perkebunan di Sumatera Utara dan Bangka Belitung, serta sedang mengembangkan perluasan lahan di Kalimantan. Dalam rangka memperkuat tim kerja di lapangan, saat ini perusahaan membutuhkan :

STAFF GENERAL AFFAIRS

Persyaratan :

* Pria usia max. 40 tahun
* Pendidikan min. S1 (Semua Jurusan)
* Lebih diutamakan yang memiliki pengalaman di bagian General Affairs / Legal di Perusahaan Perkebunan min. 2 tahun
* Memiliki pengalaman mengurus surat-surat perizinan dan berhubungan dengan instansi
* pemerintahan dan masyarakat
* Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
* Dapat mengoperasikan program komputer terutama Microsoft Office (Words dan Excel)
* Mengerti bahasa Inggris akan menjadi nilai tambah
* Bersedia melakukan perjalanan dinas keseluruh lokasi Perkebunan ANJ Agri Group

Lamaran lengkap beserta CV, pas foto 4×6 dan nomor telepon yang dapat dihubungi serta gaji yang diharapkan dapat dikirimkan paling lambat tanggal 15 Desember 2009 dengan mencantumkan kode lamaran ke alamat :

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI
Wisma BII Lt.7 Jl. Diponegoro No.18
MEDAN 20152
Atau ke alamat e-mail berikut :
recruitment@anjagri.com

Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi untuk test dan interview
Deadline : 24 Desember 2009

Ir.Ivan n70 Blogger Batak parBalige-Sumut

Ketika seorang kepala daerah melakukan korupsi sekian Milyar, maka berapa ribu rakyat yang menjadi korbannya, dana yang dikorupsi tersebut sebenarnya bisa mensejahterakan sekian ribu jiwa, bukankah ini sesuatu yang luar biasa yang belum kita sadari.

Dalam pemberantasan korupsi di Negeri ini. Apa yang dilakukan Densus 88 terhadap terorisme saatnya perlu dilakukan juga kepada para Koruptor untuk menimbulkan efek jera dalam masyarakat.

Mereka, para teroris dan koruptor rupanya paham betul, kapan harus memanfaatkan momentum dan mencuri perhatian.

Benar, praktik korupsi dan koruptor di Indonesia memang pantas dikutuk. Sepanjang usia kemerdekaan, penyakit ini terus menerus merasuki semua lapisan masyarakat dan skalanya terus meluas.

Semasa menjabat Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie pernah mengungkapkan ada Rp 421 triliun uang negara yang dikorup setiap tahun.

Di dunia swasta, dari 200 perusahaan yang masing-masing beromset Rp 10 miliar setiap tahun (total Rp 2.000 triliun), sebanyak 20% dari omset itu juga dikorup.

Dan ini yang kemudian selalu terjadi: berbagai lembaga atau tim yang dibentuk untuk memberantas korupsi tak pernah bekerja efektif dan dalam perjalanannya terus dikebiri.

Tengoklah ketika Soeharto membentuk berbagai tim anti korupsi pada 1967, termasuk Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai Jaksa Agung Jenderal Sugih Arto, yang kemudian diteruskan Jaksa Agung Jenderal Ali Said.

Dalam praktiknya yang dijaring oleh tim-tim anti korupsi bentukan pemerintah itu ternyata cuma maling “kelas teri” sedangkan para birokrat yang bergelimang uang haram tetap saja tidur nyenyak.
Berbagai tim tadi selanjutnya tak jelas nasibnya, apalagi hasil kerjanya.

Nah… Bagaimana Status tersangka kepada Bupati Tobasa Drs Monang Sitorus, tidak jelas….,ada apa itu..? Kasus itu ditangani oleh Polda Sumatera Utara, pada waktu itu Kapolda Sumut adalah Kapolri Sekarang.

Pastikan hukum kepada Bupati Tobasa…….!, Drs Monang Sitorus apakah di-sp3 atau Skpp atau dideponir atau dilupakan atau tralala-trilili atau…….