Martua Sitorus, Salah Satu Orang Terkaya di Dunia

Di dunia bisnis nasional Martua Sitorus tak banyak dikenal. Namun, nama ini masuk dalam daftar 1.000 orang terkaya dunia pada peringkat 316, versi majalah Forbes. Bila tahun lalu dia menempati peringkat 522 terkaya di dunia dengan jumlah kekayaan US$ 1,4 miliar, kini kekayaan Martua meningkat menjadi US$ 3,0 miliar. Peringkat pun terdongkrak menjadi 316.
Martua sempat menyandang orang terkaya di Indonesia ke 7 pada 2007 dan ke 14 pada 2006 versi majalah yang sama. Meski berkebangsaan Indonesia, dia saat ini tinggal di Singapura sambil menyetir semua bisnis-bisnisnya.

Martua lahir 49 tahun lalu di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia sarjana ekonomi dari Universitas HKBP Nommensen, Medan, yang kecilnya dikenal dengan nama Thio Seng Hap dan dikenal juga dengan panggilan A Hok.
Martua memulai karir bisnisnya sebagai pedagang minyak sawit dan kelapa sawit di Indonesia dan Singapura. Bisnisnya berkembang pesat. Pada 1991 Martua mampu memiliki kebun kelapa sawit sendiri seluas 7.100 hektar di Sumatera Utara. Pada tahun yang sama pula Martua bisa membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit pertamanya.
Warga Batak keturunan Tionghoa kemudian melebarkan sayapnya dengan bendera Wilmar International Limited. Perusahaan agrobisnis terbesar di Asia ini merupakan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Singapura. Bahkan, untuk pabrik biodiesel, dia memiliki produksi terbesar di dunia. Meski sebagai pemilik, Martua masih menduduki jabatan direktur eksekutif di Wilmar.

Awalnya Martua berdagang minyak sawit dan kelapa sawit kecil-kecilan di Indonesia dan Singapura. Lama-kelamaan bisnisnya berkembang pesat. Dan, pada 1991 Martua mampu memiliki kebun kelapa sawit sendiri seluas 7.100 hektar di Sumatera Utara. Di tahun yang sama pula ia berhasil membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit pertamanya. Pada 1996 Martua berekspansi ke Malaysia dengan membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di sana.
Tak puas dengan itu, Martua mulai melirik bisnis hilir (produk turunan) yang lebih bernilai tinggi. Pada 1998 Martua untuk pertama kalinya membangun pabrik yang memproduksi specialty fats. Lalu pada tahun 2000 ia juga meluncurkan produk konsumsi minyak goreng bermerek Sania.

Selanjutnya, tahun demi tahun bisnis Martua makin membesar hingga menjadi salah satu perusahaan agrobisnis terbesar di Asia yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Per 31 Desember 2005, Wilmar memiliki total lahan perkebunan kelapa sawit seluas 69.217 hektar, 65 pabrik, tujuh kapal tanker, dan 20.123 karyawan. Wilmar mengekspor produk-produknya ke lebih dari 30 negara. Puncaknya, Martua mencatatkan Wilmar di bursa efek Singapura pada Agustus 2006 dengan kapitalisasi pasar mencapai US$2 miliar.

Pembangunan biodiesel dilakukan di Riau pada 2007 dengan membangun tiga pabrik biodiesel, masing-masing memiliki kapasitas produksi 350.000 ton per tahun, sehingga total kapasitasnya 1,050 juta ton per tahun.
Di negeri ini, Wilmar memiliki sekitar 48 perusahaan. Salah satunya adalah PT Multimas Nabati Asahan, yang memproduksi minyak goreng bermerek Sania. Dalam laporan keuangan Wilmar, total aset Wilmar pada 2007 mencapai US$ 15,5 miliar, dengan pendapatan US$ 16,46 miliar. Pada tahun itu Wilmar juga bisa membukukan laba bersih US$ 675 juta.

Keluarga besar Martua Sitorus juga berperan penting dalam mengembangkan Wilmar Corp. Istri (Rosa Taniasuri Ong), saudara laki-laki (Ganda Sitorus), saudara perempuan (Bertha, Mutiara, dan Thio Ida), dan ipar (Suheri Tanoto dan Hendri Saksti) Martua menduduki berbagai posisi kunci di Wilmar Corp. Bahkan, Hendri Saksti diberi kepercayaan menjadi kepala operasional bisnis Wilmar di Indonesia.
Hendri Saksti bukanlah orang baru di bisnis sawit. Presdir PT Cahaya Kalbar Tbk. ini mulai bergabung dengan Wilmar Corp. sebagai manajer cabang operasional bisnis minyak sawit Wilmar di Indonesia dan kemudian diangkat sebagai direktur keuangan operasional Wilmar di Indonesia pada 1996. Darius Na, mantan direktur PT Cahaya Kalbar Tbk., mengungkapkan sebelumnya Hendri juga sempat berkarier di PT Astra Agro Lestari Tbk. Darius menggambarkan sosok Hendri sebagai pebisnis yang cukup tegas dan memiliki visi bisnis untuk selalu berupaya memperbesar kapasitas. “Ia terhitung orang yang mengutamakan jumlah,” ungkapnya.

Menyoal Tipe LSM di Sumatra Utara

Mungkin beberapa dari kita pernah ingat pada masa 100 hari pemeritahannya, Gus Dur pernah memberikan warning bagi LSM-LSM dadakan yang berdiri hanya untuk ikut memanfaatkan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada masa itu. Meriahnya kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tengah- tengah kehidupan masyarakat, di satu sisi diakui sangat memberi dampak positif namun di sisi lain, kehadiran LSM tak jarang jadi bahan olokan. Seperti yang pernah diberitakan seputar LSM pemeras di sekolah tobasa. Ini karena di antara LSM ada yang tidak jelas orientasi, visi dan misinya (kalaupun ada cuma diatas kertas dan bersipat normatif), bahkan cenderung didirikan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Kenyataan adanya LSM yang berdiri hanya untuk mencari keuntungan sesaat, cukup menonjol.

Tipe LSM Merpati.
Untuk spesies ini diidentifikasikan sebagai LSM yang dengan cepat terbentuk apabila mendengar ada proyek-proyek “basah” turun dari pemerintah atau dari parpol atau dari swasta untuk mengelabui rakyat, misalnya proyek Reboisasi, Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Kredit Usaha Tani (KUT), Bina Desa Hutan dan juga dukung-mendukung calon pejabat. Begitu tahu ada proyek-proyek semacam ini atau ada moment pemilihan pejabat, maka dengan secepat kilat sejumlah orang yang tidak jelas komitmen dan asal usul aktivitas dan keberadaannya di dunia per-LSM-an berkumpul dan langsung membentuk wadah LSM.
Tak lama kemudian mereka sudah muncul dengan setumpuk proposal menemui pimpinan-pimpinan instansi pemerintah, perusahaan dan pimpinan partai atau calon pejabat yang ikut kontes, untuk meminta proyek. Para “aktivis” LSM semacam ini, biasanya terdiri dari para wartawan dadakan, preman jalanan yang tidak ada kerjaan atau mantan “aktivis” organisasi tempoe doeloe jaman Orba yang sudah buruk sepak terjangnya atau merupakan kaki tangan partai-partai penguasa tempoe doeloe yang rata-rata adalah oportunis sejati.
Mereka ini mempunyai jaringan informasi cukup kuat tentang kapan turunnya alokasi proyek-proyek dan lainnya dari pusat sampai daerah bahkan ke kampung-kampung. LSM Merpati akan segera bubar kalau proyek sudah habis.

Ciri lainnya, biasanya dalam penulisan nama lembaga, didepannya memuat tulisan “LSM”, misalnya LSM A atau LSM B, hal ini dilakukan akibat ketidak PD-annya sendiri, struktur kelembagaan cenderung mengikuti OKP atau Partai yang sangat hirarkis dan juga mempunyai cabang-cabang, bahkan lucunya ada yang menyebut dirinya LSM tingkat pusat, LSM tingkat 1 dan tingkatan lainnya. “Aktivisnya” hanya “menyambi” saja dan bukan bekerja penuh untuk LSM tersebut, ada yang pengusaha, wartawan, kontraktor, mantan pegawai negeri atau pegawai negeri atau keluarganya. Yang lainnya adalah dalam manajemen keuangan mempergunakan manajemen warung, dimana otorita keuangan dipegang oleh satu orang saja dan dana saldo kegiatan biasanya dibagi-bagi atau di embat oleh mereka, tidak untuk di saving sebagai pendukung kegiatan lain yang tidak didanai oleh donor tetapi menjadi kebutuhan lembaga dan masyarakat.

Tipe LSM Pedati atau ada juga yang menyebutnya “LSM Taxi” atau “LSM plat kuning”
yaitu LSM yang suka dan hanya mengharapkan untuk mengerjakan proyek pemerintah atau pesanan dari yang membutuhkan. LSM jenis ini adalah kelompok LSM yang hanya ada karena didorong-dorong pemerintah. Misalnya, di suatu instansi akan mengerjakan proyek tertentu tapi diwajibkan memiliki konsultan bergelar LSM. Maka instansi tersebut akan cepat-cepat meminta orang yang dikenalnya agar segera membentuk LSM sehingga ketentuan proyek bisa terpenuhi dan semuanya bisa menjadi aman.
Praktik semacam ini biasanya terjadi pada proyek-proyek utang luar negeri dari World Bank atau Asian Development Bank (ADB) atau CGI atau IMF. LSM dengan katagori ini sifatnya lebih permanen, kantornya bagus dan “aktivisnya” biasa para dosen atau tenaga-tenaga teknik, namun hanya mengejar keuntungan. LSM jenis ini bisa dikatakan saudara kandung dengan katagori pertama. Penulisan nama lembaga, dan struktur cenderung sama dengan LSM Merpati tetapi lebih adaftif sedikit karena terdiri dari orang-orang yang punya otak. Manajemen agak lebih baik, karena memang orientasinya adalah duit. Sipat partisan terhadap kepentingan tertentu agak terbatas, tetapi juga tidak cukup independen terutama kepada juragan yang memberikan sesajen pada mereka.

Tipe LSM Sejati.
LSM jenis ini dianggap LSM yang benar-benar bekerja, tumbuh dari bawah karena aktivisnya merasa terpanggil memperbaiki berbagai ketimpangan dalam masyarakat. LSM jenis ini dengan tegas menolak utang luar negeri untuk kegiatannya dan hanya menerima dana hibah dari badan-badan pemerintah / dunia, lembaga donor luar dan dalam negeri, swadaya sendiri atau dana sumbangan publik [baik dalam maupun luar negeri]. LSM Sejati lebih senang memposisikan dan menyebut dirinya sebagai organisasi non-pemerintah (ORNOP) atau NGO yang punya komitmen besar memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan kaum tertindas, lingkungan hidup, demokratisasi dan HAM.
LSM jenis ini tidak partisan dan sangat anti dengan budaya dukung-mendukung calon pejabat atau partai tertentu. Juga tidak ada jalur hirarkis dan sub-ordinasi antara jaringan internasional, nasional dan lokal. Sipatnya adalah win-win partnership, kemitraan yang sejajar. Gaya bahasa dan penyebutan istilah-istilah agak berbeda dengan kebanyakan aktivis LSM spesies lainnya diatas (misalnya sangat anti dengan kata-kata PEMBINAAN MASYARAKAT karena mengandung konotasi sok lebih terbina dari masyarakat). Otorita keuangan dipegang oleh banyak pihak, tidak dipegang oleh satu orang. Aktivisnya sangat alergi mengurus keuangan, cenderung lebih suka dilapangan.

Coba perhatikan sekitar anda, LSM jenis manakah yang sering anda jumpai?

Sebuah Mimpi, di Kabupaten Toba Samosir

Kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara dengan semangat bendera merah putih yang selalu berkibar di bumi Indonesia diujung tiang tertinggi di Negara Republik Indonesia yang tercintah ini, dengan semangat tunas-tunas bangsa tetap menjaga dan mempertahankan Kemerdekaan serta mengisi pembangunan.
Demikian dalam kehidupan bermasyarakat manusia adalah sebagai rakyat pendiri, pemilik dan pemegang kedaulatan Negara, rakyat yang baik selalu menjunjung tinggi negaranya dan nilai nilai luhur Pancasila untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhannya diperlakukan pemerintahan yang responsive dan aspiratif, maka untuk itu pemerintah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat demi terlaksananya roda pembangunan.
Pemerintahan yang responsive dan aspiratif dapat diwujudkan dengan cara mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat kemudian pemerintahan dibentuk adalah untuk menjaga system yang baik, santun, tertib dan terkontrol serta bertanggung jawab memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Pelayanan merupakan wujud tanggung jawab tanpa pilih buluh oleh pemerintah kepada masyarakat atas kepentingan rakyat.
Dari teori inilah agaknya kita mencermati roda pembangunan dan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir-Sumatera Utara, selama kepemimpinan St.Drs Monang Sitorus SH MBA secara khusus kurang lebih tiga tahun dinahkodai oleh Bupati Toba Samosir, tulisan ini agaknya pun diperlukan sebagai satu cara untuk mengevaluasi keberadaan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, DPRD, masyarakat dan Pers, mengingat ambisi dari Bupati Toba Samosir untuk mewujudkan Tobamas 2010.
Mencermati jalannya roda pembangunan di kabupaten Toba Samosir- Propinsi Sumatera utara dibawah pimpinan Drs Monang Sitorus SH MBA, agaknya membuat kening kita berkerut, betapa banyak problem yang timbul yang semuanya membuat warga gelisah dan mendesah.
Cita-cita untuk mendapatkan dan untuk meraih kehidupan yang lebih layak lagi, akhirnya cuma menjadi sebuah mimpi, mimpi itu yang selalu mengganggu dikala lelap tidur di peraduan dan rakyat pun termangu lesu, tidak mengetahui mau bagaimana lagi.
Dari catatan-catatan yang ada pada Bersama Toba sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten itu, untuk sementara kita memberi nilai raport dengan “angka merah” bagi Bupati Toba Samosir Drs Monang Sitorus SH MBA, disana-sini berkembang dan mengendus informasi tak sedap yang dialamatkan kepada pemimpinnya dinilai jelek bahkan “brengsek”, persoalannya pemerintahan yang dipimpimnya dilumuri noda-noda issu korupsi, yang ternyata pada saat ini Bupati Tobasa sudah menjadi tersangkaPada hal kita sudah sepakat untuk memerangi korupsi dengan segala daya dan kemampuan untuk pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD barangkali boleh dibuat sebagai satu indikator, lantas simak dan cermatilah, betapa luluh lantaknya pelaksanaan pembangunan itu.
Biar rencana sekali pun dan program yang cukup baik dan cemerlang namun pada akhirnya penilaian adalah apa yang ada dilapangan juga, berdasarkan fakta dilapangan, teramat banyak pelaksanaan pembanguan di Kabupaten Toba Samosir-Propinsi Sumatera utara yang amburadul yang dikerjakan tanpa tanggung jawab bahkan tanpa perasaan bersalah, seolah-olah apa yang dilakukan biar pun tak benar, Ya.. No.. Problem..!, .Mumpung tengah berkuasa.
Contoh dugaan kasus yang kecil dan enteng, salah satu pilar Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir untuk mewujudkan Tobamas 2010 adalah Pendidikan, simak pelaksanaan kegiatan sedikitnya 61 unit Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan sekolah, masing-masing sekolah sebesar Rp.250 Juta sumber Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007.
Sesuai dengan Pengamatan Bersama Toba dilapangan hasil pembangunan Rehabilitasi itu belum memuaskan dan yang menjadi permasalah serius adalah pengadaan Buku-Buku dan Meubeler serta alat peraga di masing-masing Sekolah tersebut sangat amburadul, yang baru-baru ini sejumlah Kepala Sekolah SD diminta keterangan oleh Kejaksaan Negeri Balige.
Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir di bawah kepemimpinan Drs Monang Sitorus SH MBA agaknya tak bergeming, bagai anjing menggonggong kafilah berlalu saja, sekali lagi mumpung masih berkuasa pada hal kekuasaan yang diperoleh dan direngkuh sesungguhnya berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat juga, atau pun dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.
Berikutnya menyusul kasus yang berpotensi korupsi, hal pengadan 6 (enam) unit mobil dinas dan 55 unit kenderaan roda dua sebesar Milyaran rupiah yang dibiayai dari APBD TA 2006, proyek tersebut adalah dibuat penghunjukan langsung tanpa ditenderkan yang melanggar Kepres 80 dan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli.
Sekaitan dengan hal itu, pengamatan Bersama Toba, Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, Liberty Pasaribu, SH.M.Si Jumat, tanggal 29 Februari 2008 diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige untuk diminta keterangan Kemudian S.Tampubolan sebagai peneliti Daftar Pengguna Anggaran (DPA) dari Badan Perencana Derah Kabupaten Toba Samosir ikut di minta keterangan.
Kemudian hal pertapakan kantor yang baru dibangun yakni Bapeda, BPKD, Disnaker dan PUK yang saat ini pertapakan tersebut masih dalam persoalan.
Namun akan halnya tindakan hukum sepertinya pun memang harus diakui masih kurang sekali, meski pun sejumlah pemegang kas di Pemerintahan Kabupaten Tobasa dibariskan di Poldasu Tahun yang lalu untuk diminta keterangan terkait dugaan korupsi Bupati sebesar Rp.3 Milyar, namun hasilnya tidak jelas sama sekali, sama tidak jelasnya dengan ragam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di Kabupaten Toba Samosir.
Bukan itu saja, hal pejabat fungsional yang ditempatkan di struktural, oknum PNS dengan latar belakang pendidikannya ditempatkan bukan pada tempatnya sehingga peningkatan dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat terkikis dan sirna dipemerintahan Kabupaten Tobasa yang pada akhirnya masyarakatlah yang menerima kemiskinan dan penderitaan itu
Sehingga kesempatan baik untuk para “penjilat-penjilat”, “pecundang-pecundang yang tidak tahu diri” dan “penghianat rakyat” bahkan “pembisik maut” semakin leluasa bergerak untuk melebarkan sayapnya terbang menari-nari diatas penderitaan orang lain. Aduh..Ngeri…deh..!, jujur saja mengapa kita harus bersandiwara sekali lagi bersandiwara..!
Bahwa sesungguhnya hampir seluruh staf Pemkab Tobasa gelisah dan resah selama dipimpin Sintua Drs Monang Sitorus SH MBA namun sampai sekarang tidak ada satu pun yang berani bicara terus terang, semuanya takut, semuanya gentar akan menerima akibat yang kurang baik bagi dirinya, takut menerima mutasi istilah NJ alias Non Job.
Lalu..warga dan segenap putra-putri Toba Samosir yang berada diperantauan seyogianya harus memberi perhatian yang serius kedaerah bona pasogit, Toba Samosir sekarang sedang sakit keras, sangat dibutuhkan perhatian yang cukup serius untuk menyembuhkannya, dibutuhkan perhatian yang nyata dan bukan hanya sebuah retorika, demi tanah leluhur dan tanah tumpah darah.Satu-satunya jalan untuk menyembuhkan luka Toba Samosir adalah sangat dibutuhkan peranan masyarakat yang ditempatkan ditengah-tengah pemerintahan, Toba Samosir harus dibangun sesuai dengan 4 (empat) Pilar sesuai dengan visi dan misi Bupati Toba Samosir Drs Monang Sitorus SH MBA seperti prinsip yang disebutkan diawal tulisan ini, peningkatan pelayanan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, pemerintahlah yang memegang tanggung jawab atas kepentingan rakyat.
Salah satu contoh pilar Pendidikan, dalam untuk sosialisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rehabilitasi SD yang dikelolah Dinas Pendidikan sesunggunya harus dilibatkan pihak LSM, Masyarakat, Tokoh Adat dan Pers untuk menjaga dana tersebut tepat pada sasarannya, maka 100% lah program itu oke dan beres untuk tercapainya dan terwujudnya Tobamas 2010.
Bukan itu saja seperti Musyarawa Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di beberapa Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, masyarakat merencanakan pembanguinan di daerahnya masing-masing namun karena kepentingan oknum-oknum wakil Rakyat kita, akhirnya hasil Musrenbang di kecamatan itu berubah di Musrembang Kabupaten , kenapa………?, Nah disinilah peranan yang luar biasa dari DPRD di Kabupaten Toba Samosir dengan kepentingannya, hanya untuk memikirkan kepentingannya, terbukti sejumlah oknum anggota DPRD “asik” bertandang ke Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir hanya untuk mencari Proyek-Proyek.
Sehingga hasil Ulasan LSM Bersama Toba, sengaja membuat tulisan ini untuk dicermati dan dipahami, dengan satu kesimpulan dalam tulisan ini jarak antara pemerintah yang dipimpin Drs Monang Sitorus SH MBA sepertinya terkesan sangat jauh, jauh sekali, rakyat tidak diberi untuk meningkatkan kehidupannya kearah yang lebih baik namun pelaksanaannya bagai jauh panggang dari api.
Akhirnya program untuk mewujudkan Tobamas 2010 bagai sebuah retorika semata, perwujudannya dilapangan jauh dari yang diharapkan, maka marila Bersama kita Membangun, Bersama Toba, Bersama Kita Basmi Korupsi…..!, Bersama Kita Bisa memutar roda pembangunan dengan tanpa pandang bulu maupun masyarakat duduk bersama-sama untuk membangun Bumi Toba Samosir yang tercinta ini, tentu dengan cara yang sopan santun dan penuh etika seperti diajarkan oleh para leluhur-leluhur kita dulu. Horasss… ….

Website ini masih dalam tahap pengembangan

Horas!!
Pir Tondi Madingin, Pir Tondi Matogu.

Website ini masih dalam tahap pengembangan, dimohon dukungan doa nya

Tertanda,

Ir. Ivan Napitupulu

Ulah Oknum Wartawan dan LSM Pemeras di Sekolah Tobasa

“Asal dana BOS cair, para oknum wartawan dan LSM ramai-ramai datang dan maksa minta bagian,” kata Hutasoit, salah seorang pengelola dana BOS SD di Kabupaten Tobasa kepada pemberi materi dalam bintek yang diikutinya. Pernyataan itu muncul setelah para pengelola dana BOS mengeluh karena sering diperas oknum yang mengaku wartawan. Pimpinan sekolah di Tobasa mencemaskan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah SD dan SMP, yang dibarengi munculnya sejumlah oknum mengatasnamakan wartawan dan aktivis LSM, yang datang untuk minta uang (memeras) sekolah tersebut. Sejumlah pimpinan sekolah di Tobasa mengaku kesal dengan ulah oknum mengatasnamakan wartawan maupun aktivis LSM yang berulah dengan dalih macam-macam berkaitan pencairan dana BOS maupun penerimaan siswa baru (PSB) di sekolah mereka. Salah seorang kepala sekolah di Tobasa mengeluhkan ulah oknum mengaku wartawan sebuah media cetak di daerahnya yang datang bukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Tapi oknum itu hanya mau meminta sejumlah uang dari sekolah itu.

“Jumlah uang yang diminta cukup besar, kalau kami tidak memberikannya diancam oleh yang bersangkutan,” ujar salah satu pimpinan sekolah itu pula. Menurut kepala sekolah dan guru di beberapa SD, SMP maupun SMA di beberapa tempat di Tobasa, termasuk di Balige dan Humbang Hasundutan, ulah oknum mengaku wartawan dan aktivis LSM itu selalu berulang sepanjang tahun. Oknum seperti itu, baik sendiri-sendiri maupun berombongan beberapa orang, secara rutin setiap tahun atau antara 3-6 bulan rajin mendatangi sekolah-sekolah bersangkutan.
Modusnya, menurut beberapa kepala sekolah dan guru, mereka datang mengatasnamakan wartawan atau LSM tertentu untuk menanyakan informasi pencairan dana BOS dan proses seleksi siswa baru serta berbagai pungutan di sekolah bersangkutan.
Tapi buntutnya, oknum itu hanya bertujuan meminta sejumlah uang kepada pihak sekolah. Kalau tidak diberikan, mereka memberikan ancaman macam-macam, seperti masalah di sekolah itu akan “dikorankan” atau dipersoalkan oleh LSM tersebut untuk dibeberkan secara terbuka kepada masyarakat.

Kendati begitu, tidak sedikit kepala sekolah dan guru yang kedatangan “tamu tidak diundang” itu berani bertindak tegas dengan “menantang” untuk mengadukan mereka kepada organisasi pers atau ke polisi. Tapi tidak sedikit pula pihak sekolah akhirnya memberikan sejumlah uang –dengan biasanya lebih dulu terjadi tawar menawar– kepada oknum-oknum tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Indonesia di Balige, Gino Vanollie mengingatkan agar para kepala sekolah maupun guru dan pengurus Komite Sekolah atau pengelola satuan pendidikan lainnya, tidak perlu takut menghadapi para oknum wartawan dan LSM yang bertujuan memeras dan minta uang seperti itu.
“Layani saja baik-baik, kalau tujuannya hanya untuk minta uang jangan takut menanyakan identitasnya kemudian kalau tetap mau memeras dan minta uang, laporkan saja ke polisi,” kata Gino lagi. Menurut dia, tidak ada alasan pihak sekolah yang telah bekerja dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dapat ditakut-takuti oleh oknum wartawan dan LSM seperti itu.

Tapi Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sumut juga mengingatkan agar masyarakat termasuk para kepala sekolah maupun guru agar lebih berani saat menghadapi oknum mengaku wartawan yang datang ke sekolah atau instansinya untuk meminta sejumlah uang atau tujuan di luar urusan pemberitaan lainnya.
“Wartawan itu menjalankan tugas jurnalistik, kalau datang tujuannya bukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, tak perlu dilayani dan kalau minta uang paksa atau memeras, sebaiknya segera laporkan kepada polisi terdekat,” kata koresponden Harian Sinar Indonesia Baru itu pula.
AJI Sumut, menurut Juwendra, mensinyalir di daerahnya saat ini semakin banyak berkeliaran oknum wartawan maupun mereka yang mengaku wartawan namun tidak menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana mestinya, melainkan kerap melakukan perbuatan tidak terpuji di tengah masyarakat.
Dia mengharapkan, masyarakat apalagi kepala sekolah dan guru maupun aparatur pemerintah di daerahnya untuk tidak perlu takut mengambil tindakan tegas saat berhadapan dengan oknum wartawan atau mereka yang mengaku wartawan seperti itu.
“Masyarakat luas harus ikut membantu memulihkan citra pers di Tobasa yang belakangan tercemari dengan ulah para oknum wartawan yang melakukan perbuatan buruk itu,” kata Juwendra lagi.

« Halaman Sebelumnya — Halaman Berikutnya »